Lebih Rp 1,2 Miliar Tunggakan Honor Kader Pembantu PPKBD Blora, Dinas Dalduk dan KB Klaim Tak Sanggup Bayar

INFOKU, BLORA – Ternyata honor kader pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di Blora selama beberapa bulan tak dibayarkan. 

Kegiatan pembinaan kepada kader ppkbd dan sub ppkbd Blora (Foto : Ilustrasi)

Dari data, honor yang tak terbayarkan itu yakni sejak September-Desember 2024.

Tercatat, rerata tiap desa di Blora memiliki 3 hingga 4 kader KB.

Artinya dalam satu Kabupaten Blora dengan 271 desa, maka ada seribu lebih kader KB.

Salah satu kader KB yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan pada pers, PPKBD dan Sub PPKBD menerima SK yang berlaku setahun dengan ketentuan honor yang telah ditetapkan.

Baca juga : Sekitar Rp 41 M Penghematan Anggaran Pemkab Blora Ditetapkan

“Sebelum 2024 itu 200 ribu per bulan. Kemudian pada 2024 naik jadi 300 ribu per bulan,’’ jelasnya.

Namun selama 2024, pihaknya bersama teman-temannya hanya menerima honor hingga Bulan Agustus.

Dengan honor per bulan Rp 300 ribu. Sementara honor pada September-Desember 2024 tak dibayarkan.

“Padahal kan penganggaran satu tahun. Masak ini cuma dibayarkan sampai Agustus,’’ ungkapnya.

Dia dan para kader bingung kenapa hak yang harusnya didapat, tapi tak kunjung dibayarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB).

Padahal mereka bekerja penuh selama satu tahun. “Tetep buat laporan, bekerja sampai Desember,’’ imbuhnya.

Baca juga : Pemkab Blora Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat

Dia berharap Dinas Dalduk dan KB menunaikan hak-hak para kader KB lantaran sudah bekerja.

Dan saat ini sudah berganti tahun. Sempat pihaknya dan kader KB lainnya mempertanyakan hal itu ke dinas, namun hanya tak ada tindaklanjut sampai saat ini.

Jika dikalkulasikan, dari 1.000 lebih kader dikalikan dengan Rp 300 ribu, maka honor yang menunggak ada Rp 300 juta.

Bila kemudian dikali dengan jumlah penunggakan honor selama 4 bulan, maka uang yang tidak dibayarkan itu totalnya sekitar Rp 1,2 miliar lebih.

Sebelumnya juga diberitakan pada 2024, Dalduk KB sempat bergejolak. Lantaran anggaran paket makanan dan minuman (mamin) nilainya mencapai nyaris Rp 1 miliar. Sehingga dianggap tidak wajar oleh sejumlah pihak

Kepala Dalduk dan KB Blora, Ahmad Nur Hidayat pada pers mengungkapkan, pihaknya memang tak sanggup membayar honor para kader tersebut karena kekurangan anggaran.

“Iya memang kami gak bisa membayar di Bulan September,’’ tandasnya.

Baca juga : Imbas Efisiensi Anggaran Pusat, Pemkab Blora Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Dia mengklaim, pihaknya telah mengimbau jauh-jauh hari, ketika dipastikan Bulan September memang tak mampu membayar honor kader.

“Sudah kami sampaikan terkait ketidaksanggupan kami untuk membayar. Dan itu sudah diterima mereka. Tahun 2025 ini sudah dimulai kerja lagi,’’ pungkasnya. (Endah/IST)