Imbas Efisiensi Anggaran Pusat, Pemkab Blora Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

INFOKU, BLORA – Utak-atik anggaran yang sudah mulai disusun Pemkab Blora.

Hal itu akibat dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat. 

foto : IST  

Selain anggaran transfer pusat untuk Blora berkurang Rp 65 miliar, pemkab berencana efisiensi belanja di APBD senilai Rp 41 miliar.

Bupati minta segera lakukan percepatan perubahan anggaran, hingga tunda kegiatan yang tidak mendesak.

“Untuk hal-hal yang tidak mendesak akan kami tunda. Untuk itu, saya minta segera dilakukan percepatan perubahan anggaran,” tandasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Senin (17/2).

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur di Blora Diprediksi Terhambat, Imbas Efisiensi Anggaran Rp 65 Miliar

Arief mengungkapkan, bahwa efisiensi anggaran tersebut tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur.

“Kami akan mencari strategi dan alternatif lain, seperti contohnya, pinjaman. Semua itu agar memenuhi keinginan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur tetap dapat ditangani. Jalan rusak yang sudah parah, jembatan roboh, dan kebutuhan mendesak lainnya harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengatakan, menindaklanjuti pemberlakuan efisiensi belanja pusat dan daerah, pimpinan OPD, Camat, dan beberapa instansi lainnya telah diajak rapat koordinasi.

“Hari ini kami kumpulkan untuk membahas tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun ini,” ungkapnya.

Baca juga : Bantuan Keuangan untuk 128 Desa Seantero Blora Belum Bisa Dicairkan

Komang menyampaikan, besaran efisiensi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang berkurang untuk Blora sebesar Rp 65 miliar.

Selain itu, pemkab diperkirakan bakal mengambil kebijakan efisiensi belanja APBD tahun ini sebesar Rp 41 miliar.

“Jadi totalnya adalah Rp 100 miliar lebih efisiensi (anggaran) tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, meski surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun karena menunggu pelantikan kepala daerah 20 Februari mendatang. Menurutnya, koordinasi penting dilakukan.

Sebab, pemkab ingin memastikan jumlah anggaran yang bisa dipotong untuk efisiensi.

“Meski surat belum turun, harus sudah siapkan hitungannya atau rencana efisiensinya,” ujarnya.

Tentu, beberapa OPD yang sudah dicanangkan anggarannya harus dikurangi.

Baca juga : Warga mengadu ke DPRD Ingin Sertifikat HGB, PT KAI Klaim Pemilik Aset

Namun, untuk dampaknya kepada pelaku usaha, menurut Komang, belum diketahui.

“Kami berharap tidak menimbulkan efek yang negatif di kalangan pengusaha,” pungkasnya. (Endah/IST)