Anggaran Rp 105 Miliar, BOS Pendamping Blora Segera Cair Januari Ini

INFOKU, BLORA- Pada Januari pencairan tahap pertama Dana Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun ini sebanyak Rp 105,1 Miliar. 

Jenjang PAUD, SD dan SMP berharap penuh pada dana transfer dari pusat tersebut.

Sebab, belum ada kebijakan BOS Pendamping dari pemerintah daerah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Nuril Huda mengungkapkan, sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdaftar memperoleh BOSP.

Untuk tahun ini nilainya Rp 105,1 miliar, tahap pertama dicairkan bulan ini.

Baca juga : Bupati Blora Awali Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 6 Blora

“Untuk waktu pastinya kapan, kami belum tahu. Yang jelas bulan ini kalau tidak ada kendala teknis,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dana yang bersumber dari pemerintah pusat itu dibagi tiga tingkatan sekolah. Yakni jenjang PAUD sebesar Rp 16,7 miliar, SD sebesar Rp 56,6 miliar, dan SMP sebesar Rp 31,7 miliar.

“Pencairan semester pertama 50 persen, semester kedua 50 persen,” jelasnya.

Nuril berharap, bantuan dari pemerintah pusat tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk operasional dan menunjang pembelajaran.

 Baca juga : Di Usia 57 tahun Seorang Guru dari 753 PPPK Formasi Guru Blora Resmi Dilantik

Selain itu, juga tidak ada pungli yang dilakukan kepada wali murid.

“Semoga tidak ada istilah pungli, karena sudah banyak bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.

Sementara Ketua MKKS SMP Abdul Rozaq menerangkan, dana tersebut diperoleh saat sekolah melakukan pengisian melalui aplikasi ARKAS.

Setiap siswa diperkirakan memperoleh kisaran Rp 1 juta lebih.

“Untuk sekolah sudah mengisi semua,informasinya dicairkan Januari,” katanya.

Rozaq mengungkapkan, BOSP masih menjadi dana satu-satunya untuk operasional sekolah bagi SMP di Blora.

Baca juga : Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Pendidikan, Agar Guru Tidak Menjadi Terpidana

Menurutnya, bisa saja pemkab memberlakukan kebijakan BOS Pendamping atau BOSDA. Tentu hal tersebut membutuhkan kebijakan dengan melihat anggaran yang dimiliki daerah.

“Kalau dulu 2015 pernah ada kebijakan Bosda, tergantung pada anggaran yang dimiliki daerah,” katanya. (Endah/IST)