INFOKU, BLORA – Sampai saat ini kebijakan pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis (MBG) masih belum pasti kapan dilaksanakan.
Akan tetapi,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah siapkan anggaran Rp
20 miliar untuk agenda tersebut pada APBD 2025.
Anggaran itu dimasukkan pada biaya tidak terduga. Setelah dihitung jumlah anggaran yang disiapkan itu hanya bisa dilakukan 18 hari untuk 120.414 siswa mulai dari KB, TK, SD, dan SMP.
Baca juga : Per Siswa Rp 10 ribu Untuk Makan Siang Gratis, Telan Anggaran Rp 1,2 Miliar/hari
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Mahbub Djunaidi mengungkapkan, sambil
menunggu kebijakan program MBG dari pemerintah pusat, pemkab telah siapkan
anggaran untuk menyukseskan program tersebut.
Tentunya juga mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki
daerah.
“Untuk tahun 2025 baru disiapkan Rp 20 miliar, mekanisme
masih menunggu dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Mahbub menjelaskan, program tersebut belum masuk di
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemkab lebih memilih opsi memasukkan anggaran tersebut
pada biaya tidak terduga (BTT) untuk berjaga jaga.
Berdasar informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), lanjut dia, skema pembiayaan program tersebut bisa
bersumber dari APBN, APBD, maupun corporate
social responsibility (CSR).
Baca juga : DPRD Setujui Pemkab Blora Akan Pinjam Rp 215 Miliar
Dia mengatakan, bahwa kebijakan dari pemerintah pusat ke
daerah sudah turun.
Pihaknya memastikan ada perubahan kebijakan yang bakal
diambil untuk menyesuaikan.
“Rencana di triwulan pertama, tepatnya April, akan ada
perubahan penyesuaian untuk memasukkan program makan bergizi gratis,”
jelasnya.
Pihaknya dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Blora telah melakukan simulasi perhitungan,
anggaran Rp 20 miliar yang dikucurkan dengan jumlah siswa sebanyak 120.414.
Dengan acuan Rp 10.000 per orang atau sekitar Rp 1,2
miliar per hari.
Baca juga : Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Pendidikan, Agar Guru Tidak Menjadi Terpidana
Sehingga, imbuh dia, anggaran yang disiapkan hanya bisa
bertahan 18 hari.
Namun, pihaknya yakin akan ada bantuan dari pemerintah pusat.
“Dan, Badan Gizi Nasional sudah merancang setiap kabupaten akan ada rumah pelayanan gizi,” pungkasnya.(Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment