INFOKU, BLORA - Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Denny Adhiharta Setiawan, mengungkapkan Kabupaten Blora kembali mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di 2024.
Adanya bantuan BSPS dari Kementerian PUPR, Pemkab Blora
optimistis dapat menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah
setempat secara signifikan.
Program ini bukan hanya memberikan manfaat dari sisi
fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Blora.
“Tahun ini, Kabupaten Blora mendapatkan sebanyak 1.544 titik bantuan untuk perbaikan RTLH telah disalurkan secara bertahap sejak awal tahun, dengan masing-masing titik mendapatkan anggaran Rp20 juta,” jelas Denny Adhiharta Setiawan, di Blora, Selasa (5/11/2024).
Dalam keterangan, Alokasi dana ini terdiri dari Rp2,5
juta untuk tenaga kerja atau tukang, dan Rp17,5 juta untuk pembelian material
bangunan.
Dia mengungkapkan bahwa bantuan perumahan ini sudah
menjadi program tahunan yang rutin diterima Blora, meskipun biasanya alokasi
lebih kecil dan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Biasanya, alokasi bantuan dari provinsi itu jumlahnya
tidak sampai ribuan, paling hanya ratusan unit per tahun. Tapi alhamdulillah,
tahun ini kami mendapatkan alokasi besar dari Kementerian PUPR sebanyak 1.544
titik,” ungkapnya.
Tiga Tahap
Denny juga menjelaskan, bantuan dari Kementerian PUPR ini
dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan.
Tahap pertama mencakup 500 unit, tahap kedua 350 unit,
dan tahap ketiga 694 unit.
Baca juga : Plt. Bupati Blora Minta Pembangunan Bendung Sambongrejo Selesai Tepat Waktu
Saat ini, pelaksanaan tahap ketiga telah dimulai sejak
awal Oktober dan diproyeksikan selesai sebelum akhir tahun.
“Untuk tahap ketiga ini, kami baru memulai pengerjaan
pada bulan Oktober dan ditargetkan selesai hingga akhir tahun,” jelas Denny.
Dalam pelaksanaan program renovasi ini, Denny menekankan
bahwa Pemkab Blora hanya bertugas memfasilitasi kegiatan di lapangan, sementara
seluruh proses teknis dikelola langsung oleh Kementerian PUPR.
“Kami hanya memfasilitasi saja, seperti menyediakan tempat untuk pertemuan, memberikan dukungan administrasi, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selebihnya, mulai dari pengusulan, tenaga pendamping yang direkrut di Semarang, hingga eksekusi di lapangan, semuanya diurus langsung oleh pihak kementerian,” terang Denny.
Baca juga : Miris ....Jalan Cor di Nglungger Blora Belum 1 tahun, e e e ..Sudah Retak
Dalam menentukan rumah yang akan menerima bantuan, Dinas Perkimhub Blora mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penentuan.
“Kami gunakan DTKS sebagai dasar data, sehingga penerima benar-benar mereka yang berhak. Setelah itu, kami melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi rumah sesuai dengan kriteria bantuan,” tandasnya.(Setyorini)
0 Comments
Post a Comment