Ada 5 Temuan BPK yang Rentan Korupsi, KPK Datangi Blora

INFOKU, BLORA - Wakil Bupati (Wabup) Blora Tri Yuli Setyowati menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Blora terkait adanya lima temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

“Meliputi pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah, pendapatan daerah, aset dan penertiban sektor galian C,” kata Wabup Tri dalam konferensi pers Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) oleh KPK RI di ruang pertemuan Setda Blora.

Hal itu kata Tri Yuli Setyowati, menjadi catatan dan sudah disampaikan kepada OPD masing-masing. 

Baca juga : Lebih 500 Paket PBJ tanpa Tender, Laskar Blora Tuding Disdik Bagi-Bagi Proyek

“Dibandingkan tahun lalu terkait dengan MCP dan survei  penilaian integritas (SPI) ada kenaikan, tetapi diharapkan untuk tahun 2024, untuk MCP bisa mencapai target 92-93, sedangkan untuk SPI bisa di atas 78 atau masuk ke zona hijau,” jelasnya. 

Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Maruli Tua Manurung menyampaikan, dengan adanya koordinasi itu lembaga eksekutif dan legislatif bisa bersama-sama melakukan pencegahan korupsi.

Dia menekankan bahwa sektor pelayanan publik sangat rentan terhadap praktik korupsi sehingga perlu dilakukan pencegahan.

Baca juga : FBS Menduga ada Pajak Sumur Minyak Plantungan Masuk Kantor Pelayanan Pajak Blora

“Berdasarkan temuan BPK ini ada lima hal yang terpantau di mesin monitoring center for prevention (MCP). Tindak lanjut temuan BPK itu terkait PBJ, hibah, pendapatan, aset dan penertiban galian C," jelasnya.

Dia menjelaskan, terdapat juga delapan area yang rawan terjadinya korupsi.

Meliputi perencanaan APBD, penganggaran APBD, PBJ, pengawasan inspektorat, manajemen ASN, pelayanan publik dan pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Baca juga : Disdik Blora Masih Bungkam Terkait Plafon SDN Sendanggayam yang Ambrol

“Untuk pengadaan barang dan jasa ini kami memang mengingatkan untuk tidak menggunakan metode pengadaan langsung. Mengingat bahwa pengadaan dengan metode tersebut risiko korupsi meningkat," ujarnya

Pihaknya mengapresiasi untuk Blora itu mempunyai ribuan sertifikasi aset dan saat ini tinggal 31 yang belum bersertifikat.

“Maka jika itu dituntaskan, Blora akan jadi satu-satunya daerah yang asetnya 100 persen bersertifikat.

Kemudian untuk survey penilaian integritas (SPI) di Blora nilainya 72 pada 2022 dan naik 77,6 pada 2023," ujarnya.

Baca juga : Jalan Kepoh Rusak Lagi, Pemadatan Tahun Lalu Tak Cukup Kuat

Pihaknya berharap untuk MCP dan SPI tembus di angka 79 dan 80.

MCP Korsupgah merupakan aplikasi yang diciptakan oleh KPK, yang berguna untuk memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Meliputi delapan area intervensi, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Baca juga : Usulan Utang Bank Rp 215 Miliar Pemkab Blora Belum Final, Masih Butuh Pembahasan DPRD

Hadir dalam acara tersebut Sekda Blora Komang Gede Irawadi, Inspektur Irfan Agustian Iswandaru dan pimpinan OPD di Kabupaten Blora.(Endah/IST)