Terdampak Proyek Bendungan Cabean, Warga Minta Kejelasan

INFOKU, BLORA - Proses pembebasan lahan Proyek Nasional Bendungan Cabean tahun ini bakal difokuskan. 

Warga terdampak minta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS Pena) lebih komunikatif terkait proses ganti untung lahan. Bupati meminta proyek tersebut bisa dipercepat dengan membuat timeline.

Danu, salah satu warga Todanan yang tanahnya terdampak mengungkapkan, proses ganti untung diharapkan melibatkan warga.

Sebab, menurutnya, warga terdampak rencana pembangunan bendungan belum dikomunikasikan terkait nilai ganti untung.

“Sampai saat ini banyak warga yang belum dikomunikasikan terkait penyelesaiannya,” ujarnya saat agenda sosialisasi pembangunan bendungan di Kecamatan Todanan, Rabu (21/2).

Baca juga : Konsultasi Publik Amdal Bendungan Cabean di Kecamatan Todanan

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air BBWS Pena Lalu Ardian mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas ganti untung tanah masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan.

Menurutnya, nanti akan ada proses lebih lanjut mengenai teknis ganti untung tanah masyarakat terdampak.

“Untuk proses appraisal, kami masih koordinasi dengan BPN. Setelah kegiatan ini, kami akan mengadakan kegiatan khusus membahas ganti untung tanah masyarakat bersama BPN,” jawabnya.

Pihaknya melanjutkan, bagi masyarakat yang tanahnya terdampak, tapi belum diundang pada sosialisasi, menurutnya masih terdapat permasalahan pada surat kepemilikan tanah. ’’Itu juga akan kami proses setelah yang ini klir,” jelasnya.

Ardian mengungkapkan, pembangunan bendungan bakal berjalan bertahap dari tahun ke tahun atau multi years. Yaitu, mulai 2023 dan ditarget selesai 2026.

Tahun ini, proses pembangunan difokuskan untuk pembebasan lahan.

Bupati Blora Arief meminta kepada BBWS segera menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan bendungan tersebut.

Termasuk proses ganti untung warga terdampak. Tujuannya, agar tidak mengganggu proses pembangunan yang telah terjadwal.

“Harus gerak cepat. Kepada BBWS segera buat timeline terkait proses pengerjaan dan komunikasikan dengan BPN agar permasalahan cepat terselesaikan, lebih cepat lebih bagus,” tandasnya. 

Bupati menjelaskan, pembangunan Bendungan Cabean memang perlu adanya keikhlasan dari masyarakat.  Namun, pembangunan bendungan itu akan memberikan banyak manfaat yang menguntungkan masyarakat di masa mendatang.

“Dengan adanya pembangunan bendungan ini akan menguntungkan warga. Jadi, istilahnya nanti bukan ganti rugi. Tapi, ganti untung,’’ ucapnya.

Diketahui, kebutuhan total lahan seluas 98,7 hektare. Meliputi, luas genangan bendungan 52,92 hektare, greenbelt, bangunan perkantoran, jalan, hingga fasilitas umum bendungan. Dua desa terdampak yaitu, Desa Karanganyar dan Desa Todanan.

Tidak ada kawasan permukiman yang terkena proyek. Karena kawasan hutan dan tanah hak milik warga berupa ladang persawahan.  Adapun anggaran pembangunan Bendungan Cabean dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 530,2 miliar.

Perlu diketahui, berdasar data dari laman layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) ada tiga paket lelang proyek Bendungan Cabean.

Rinciannya, pemenang lelang paket Pembangunan Bendungan Cabean ialah PT Brantas Abipraya (Persero) asal DKI Jakarta. Nilai kontrak Rp 499,6 miliar dari pagu Rp 545,8 miliar. Lelang rampung pada Desember 2023.

Baca juga : Tim Pengadaan Tanah Bendungan Cabean Todanan Gelar Sosialisasi

Kemudian, pemenang lelang paket Supervisi Bendungan Cabean adalah PT Vitraha Consindotama asal Bandung. Nilai kontrak Rp 23,7 miliar dari pagu Rp 27,7 miliar. Lelang rampung pada September 2023.

Lalu, pemenang lelang paket Penyusunan Dokumen Pembangunan Bendungan Cabean yakni PT Wecon asal Bandung. Nilai kontrak Rp 6,9 miliar dari pagu Rp 8,2 miliar. Lelang rampung pada Maret 2023. (Endah/IST)