Pemdes Revisi Data Bantuan Beras Bapanas, Sebagian Penerima Salah Sasaran

INFOKU, BLORA – Alokasi bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Blora diketahui ada sebagian penerima yang salah sasaran. 

ilustrasi

Hal ini karena penerima bantuan bukan dari golongan warga kurang mampu.

Pemerintah Desa (Pemdes) sampai mengubah data agar tepat sasaran.

Kondisi tersebut dirasakan Rumpiyah, warga Desa Kentong, Kecamatan Cepu mengaku, tidak dapat beras bantuan dari pemerintah 10 kilogram.

Justru yang mendapat bantuan beras adalah orang yang mempunyai kendaraan roda empat di desanya.

“Katanya beras untuk orang miskin, malah yang dapat itu punya roda empat di desa saya, Kentong. Ada dua orang punya mobil malah dapat,” ungkapnya.

Baca juga : Ditunjang Produksi Lokal, Optimis Harga Beras Segera Turun

Menurutnya, bantuan tersebut tidak tepat sasaran, dia mengaku sempat menanyakan kepada pihak pemdes.

Namun, pemdes tidak mempunyai kewenangan. Alasan pemdes karena bantuan beras dari Bapanas tersebut dari pemerintah pusat.

“Katanya pemdes, datanya dari atas (pemerintah pusat, Red). Orang mampu yang dapat bantuan, berasnya malah dijual lagi,” bebernya.

Ditemukan lagi data penyaluran bantuan beras Bapanas yang tidak tepat sasaran. Seperti bantuan di Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora Kota.

Dari total 158 warga yang didata awal mendapatkan bantuan ternyata tidak tepat sasaran. Sehingga, ada 58 nama diganti, karena berbagai alasan.

“Ada yang sudah meninggal, pensiunan TNI/polri, hingga tidak diketahui alamatnya,” ujar Lurah Kunden Fikri Hidayat.

Carut marut

Fikri melanjutkan, ada pula yang mendapatkan justru mereka mampu secara ekonomi, sehingga dialihkan.

Baca juga : Dirut Bulog Berikan Bantuan Beras Kepada Para Korban Kebakaran Pasar Ngawen

Tak jarang beberapa pengalihan bantuan justru inisiatif atau kesukarelaan penerima yang merasa sudah mampu.

“Datanya langsung dari kementerian katanya. Kami hanya dapat dari data salinan kantor pos,” paparnya.

Akibat carut marutnya data tersebut, pihak kelurahan pun melakukan evaluasi.

Sebab, selain ada temuan, juga menampung masukan dari masyarakat.

Penggantian dialihkan kepada warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ektrem (P3KE).

“Kami koordinasikan dengan pihak pos dan akhirnya bisa diganti,” imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi menyebut, data yang dijadikan acuan bantuan beras Bapanas tidak melibatkan pihak dinsos.

Baca juga : Dirasa Tidak Enak & Keras, Sejumlah Masyarakat Blora Beras Bansos Dijual

Sehingga, pihaknya tidak tahu apakah bantuan tepat sasaran atau tidak.

“Ada keluhan memang di beberapa daerah, karena yang dapat PNS sampai pengusaha,” tandasnya. (Endah/IST)