Tahun ini Anggaran Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Blora Berkurang

INFOKU, BLORA – Pada pelaksanaan anggaran tahun 2024 dipastikan anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan menyusut. 

ilustrai

Hal ini disebabkan beberapa hal, terlebih adanya anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Meski, terjadi penurunan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, Pemkab Blora tetap berkomitmen memantapkan fasilitas dengan mengupayakan membangun 103 gedung sekolah.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasana (Sarpras) Dinas Pendidikan Blora Sandy Tresna Hadi mengatakan, pembangunan akan menggunakan anggaran dari berbagai sumber. Menurutnya, dibandingkan tahun 2023, jelas ada penurunan drastis.

Baca juga : Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2023, dari Gaji 250 ribu/Bulan sampai Kekeringan Diungkapkan 

Dia mencontohkan, anggaran dari dana alokasi umum (DAU) mandatory 2023, Pemkab Blora mendapatkan Rp 79 miliar.

Namun, tahun 2024 turun menjadi Rp 31 miliar. Kemudian dari dana alokasi khusus (DAK) 2023, Pemkab Blora mendapat Rp 47 miliar.

Sementara pada 2024 ini mengalami penurunan menjadi Rp 37 miliar.

“Kalau dari DAU yang bukan mandatory tahun kemarin, kami dapat Rp 50 miliar lebih. Sekarang kami dapat Rp 8 miliar,” jelasnya kepada pers kemarin (15/1).

Adapun pembangunan sekolah dari DAU nantinya akan ada sekolah negeri dan sekolah swasta.

Dari DAU tersebut untuk sekolah swasta biasanya harus ada aspirasi atau pokok pikiran dari anggota dewan.

“Dana-dana itu nanti dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah PAUD, TK, SD, hingga SMP. Kalau SMA sudah masuk provinsi,” tambahnya.

Diprediksi, nantinya dari DAU akan ada 72 sekolah yang bisa dibangun. Kemudian, dari DAK akan ada 31 sekolah. Sehingga, total diprediksi akan ada 103 sekolah yang akan dibangun selama 2024.

Baca juga : Disdik Blora Klain 80 % lebih DAK 2023 Telah Dilaksanakan

“Ini masih bisa berpotensi bertambah. Dari bantuan keuangan provinsi. Kalau dapatnya berapa belum tahu. Tetapi, katanya tetap ada meski jumlahnya tidak seberapa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy mengatakan, pihaknya siap mengadvokasi mana saja sekolah yang perlu dibangun infrastruktur. Menurutnya, perlu menggunakan skala prioritas. 

“Harus klasifikasi dulu. Setiap bangunan sekolah itu apakah terbengkalai atau sekadar perbaikan. Kami tetap dukung dan siap sedia terkait pembangunan infrastruktur pendidikan bila diperlukan dan disegerakan,” jelasnya. (Endah/IST)