Subsidi Pupuk Turun Drastis Karena Jumlah Petani Berkurang 1.750 Orang

INFOKU, BLORA – Data rencana definitif kebutuhan kelompok sistem elektronik (E-RDKK), jumlah petani berkurang 1.750 penerima.

Sehingga jumlah kuota pupuk subsidi yang terdata, pada tahun ini turun drastis. 

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora Lilik Setyawan mengungkapkan, petani yang nomor identitas kependudukan (NIK) masuk dalam E-RDKK tahun ini berkurang.

Pada 2023, sebanyak 168.743 petani, lalu turun menjadi 167.173 petani. Hasil pendataan petani melalui E RDKK Provinsi Jateng turun 1.750 NIK,” ujarnya.

Lilik menjelaskan, penurunan sekitar 0,93 persen dari tahun 2023. Dari data yang dimili­kinya tercatat pada 2024 terdapat rencana tanam seluas 285.472,10 hektare.

Penurunan tersebut juga dibarengi dengan per­olehan kuota pupuk subsidi yang juga turun banyak.

Baca juga : Jumlah Pupuk Subsidi Dikurangi, Petani Didorong Gunakan Pupuk Organik

Dia memaparkan, alokasi pupuk jenis urea sebanyak 38.231,8 ton pada 2024, berkurang dari tahun sebelumnya berjumlah 53.000 ton.

“Padahal kebutuhan urea dari E RDKK tahun ini sebanyak 72.372 ton. Tentu kondisi tersebut belum mencukupi kebutuhan pupuk petani. Untuk urea terjadi penurunan sekitar 14.786 ton atau sekitar 27,89 persen,” ucapnya.

Begitu juga pada pupuk jenis NPK tahun ini mendapat kuota 22.574 ton, berkurang sekitar 9.425 ton atau turun 29,45 persen dari tahun 2023 yang berjumlah 32.000 ton.

Padahal alokasi yang di­butuhkan dalam ­E-RDKK tercatat 78.835 ton.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Blora Komang Gede Irawadi menjelaskan, permasa­lahan pupuk subsidi sedang dilakukan evaluasi oleh DP4 terkait penyaluran dan Dinas Perdagangan, Ko­perasi, dan UKM Blora untuk penjualan pupuk.Pihaknya akan memantau proses tersebut.

Baca juga : Wow .... Truk Dari Tegal Gagal Selundupkan 10 Ton Pupuk Subsidi

“Untuk ti­ndak lanjut dari KP3, kami akan minta laporan dari dinas terkait terlebih dahulu,” ucap komang yang juga sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sekda Pemkab Blora tersebut. 

Komang menambahkan, jika masih ada permasalahan baik pada proses distribusi, pembelian pupuk, dan kartu tani yang bermasalah, maka akan dimintakan pihak kecamatan dan dinas terkait terjun ke lapangan. (Endah/IST)