INFOKU, BLORA - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora masih bergantung dana transfer pusat, dengan kata lain belum bisa mandiri.
Hal itu diakui Kepala
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Slamet
Pamudji pada pers.
Mumuk panggilan
kaBPPKAD ini menjelaskan, pendapatan pemerintah daerah ada dua.
Pertama, dari
pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer-transfer. ’’Total APBD Blora 2023
misalnya berjumlah Rp 2,4 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besar masih
mengandalkan dana transfer pusat,” jelasnya.
Baca juga : Lho PAD Tahun Lalu Juga Bergantung pada Banyaknya Orang Sakit
Menurutnya, jika
tanpa mengandalkan dana transfer pusat dan provinsi, pemerintah daerah akan
kesulitan dalam pembiayaan.
Sebab, bila
dipersentase dari total APBD, anggaran dari transfer mencapai 86 persen.
“Blora ini masih
bergantung dana transfer, persentase PAD bila dibandingkan APBD hanya 14
persen. Artinya, kemampuan keuangan kita hanya 14 persen saja,” jelasnya.
Diketahui, total PAD
Blora hanya sekitar Rp 300 miliar. Misalnya, untuk PAD 2023 jumlahnya Rp 375
miliar.
Padahal untuk belanja
pegawai saja pemerintah Kabupaten Blora memerlukan anggaran sampai 30 persen
jumlah APBD.
“Uniknya, dari 14
persen itu ya terbanyak dari BLUD (badan layanan usaha daerah) sampai Rp 150
miliar. Itu dari rumah sakit dan puskesmas,” jelasnya.
Baca juga : Gaji PNS Blora Bulan Ini Belum Cair, Diperkirakan Tanggal 11 Januari
Selain itu, menurutnya, penyumbang berikutnya dari pajak penerangan jalan umum. Disusul pajak bumi bangunan (PBB). Kemudian kekayaan yang dipisahkan hasil BUMD. ’’Kemudian baru retribusi. Total dari semua retribusi itu hanya Rp 10 miliar,” jelasnya. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment