Hanya ada 1 Orang, Pemkab Blora Akui Krisis Tenaga Psikolog

INFOKU, BLORA – Saat ini di Blora ramai dibicarakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu para korban membutuhkan pendampingan psikologi. 

Psikolog - ilustrasi

Tapi ironisnya, tenaga psikolog yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora hanya satu orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi mengatakan, penanganan kasus kekerasan anak di Blora butuh psikolog.

Sementara, tenaga psikolog di daerah kurang, dan juga rumah singgah atau rumah aman butuh optimalisasi.

Baca juga : Waspada... ! Pemerkosa Siswi Difabel Di Blora Masih Berkeliaran

“Rumah singgah itu paling berat. Kemudian penanganan terkait dengan anak, yakni korban pencabulan anak. Sementara psikolog di kabupaten hanya satu,” jelasnya.

Meski minim, terang dia, pihaknya mengupayakan pendampingan psikologi tetap berlangsung.

Termasuk upaya menggandeng Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu agar turut bantu mengkaver pendampingan psikologi di wilayah Cepu, Kedungtuban, Sambong, Menden, Randublatung, dan lainnya.

“Saya menyampaikan hal ini kepada PPSDM untuk meminta bantuan psikolog,” imbuhnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora Nur Bestia Bertawati menerangkan, psikolog yang mempunyai wewenang melakukan pendampingan psikologi hanya ada satu orang.

Baca juga : Upaya Preventif Kekerasan Seksual Terhadap Anak Didukung Komisi D DPRD Blora

Saat ini, bertugas di RSUD Blora, termasuk untuk memberikan pendampingan kepada korban perempuan dan anak di daerah.

“Kami hanya ada satu (psikolog) saja yang sudah S-2. Sebenarnya juga ada (psikolog) yang S-1. Tapi secara prosedur tidak diperbolehkan (memberikan pendampingan psikologi),” terangnya.

Nur menjelaskan, belum ada rencana penambahan psikolog tahun ini.

Karena harus melalui perekrutan aparatur kepegawaian daerah, bisa disiasati dengan perekrutan melalui badan layanan umum daerah (BLUD).

Baca juga : Polisi Tangkap Satu Pelaku Pemerkosa Siswi Difabel Blora

Sebab, BLUD punya otonomi pengelolaan anggaran.

“BLUD bisa merekrut, jadi bukan langsung ikatan dinas atau pegawai pemda,” katanya. (Endah/IST)