INFOKU, BLORA - Sampai kemarin pembahasan rancangan P-APBD 2023 Blora masih alot, bahkan beberapa fraksi ditubuh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora menilai lambat.
Sehingga, beberapa fraksi tersebut
mengadakan konferensi pers di ruang lobi DPRD Blora kemarin
(15/9).
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengatakan,
rancangan P-APBD 2023 memang masih dalam tahap pembahasan.
Diketahui, dalam perubahan tersebut difokuskan
untuk menganggarkan Pilkada nanti.
“Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri)
memang begitu. Selain itu juga bonus atlet Blora yang ikut serta
di Porprov kemarin,” jelas anggota Fraksi Partai Golkar tersebut.
Baca juga : Inilah Lho.....Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Blora, Terkait Kinerja Bupati
Hal yang sama juga disoroti anggota DPRD Blora Supardi.
Dia mengatakan, pengesahan P-APBD 2023 menunggu
akhir bulan hanyalah mengulur waktu.
Menurutnya, tidak ada kejelasan dalam pembahasan
perubahan tersebut.
“Hampir setengah bulan tidak ada hasilnya.
Harusnya ini segera didok. Kasihan masyarakat di bawah menunggu
adanya anggaran,” ucapnya.
Khususnya soal pengairan. Kalau molor sampai
akhir bulan, pembelian tangki air untuk bantuan air bersih jadi sia-sia.
“Sebab perkiraan Oktober kan sudah
masuk musim hujan. Yang jelas ini tidak ada unsur politis,” kata anggota Fraksi Partai
Golkar itu.
Selain itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Iwan Krismiyanto menyinggung terkait pembayaran BPJS Kesehatan.
Jika tak terbayarkan, maka jelas akan merugikan
masyarakat Blora. Karena, pembayaran BPJS Kesehatan Blora masih
kekurangan dana sekitar Rp 1,8 Miliar.
“Kami tidak mau seperti Kabupaten Malang yang
tidak sanggup membayar iuran PBI (penerima bantuan iuran). Kesehatan ini faktor
utama kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Anggota Fraksi PPP Achlif Nugroho Widi
Utomo mengatakan, perubahan anggaran yang
berlarut ini memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. Terlebih, anggaran kegiatan fisik.
Baca juga : DPRD Soroti Kelangkaan Pupuk, Dinas P4 Blora Bantah Data RDKK Bermasalah
“Kami ingin
mendorong P-APBD segera disahkan dan bisa segera digunakan untuk anggaran pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan
untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya Mochammad Muchlisin juga sepakat dengan keinginan tersebut.
Menurutnya, segala yang dilakukan harus menggunakan asas manfaat. Jika tak segera difinalkan akan semakin memperparah kondisi. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment