INFOKU - Anggota V
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan, Provinsi Jawa
Tengah menjadi daerah dengan Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK
Terbaik di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Ahmadi dalam pidatonya, usai menerima Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan langsung Gubernur
Ganjar Pranowo di Auditorium BPK RI Jawa Tengah, Semarang, Selasa (14/3/2023).
Menurutnya Jawa Tengah berhasil meraih capaian 92,09 persen persentase
penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut juga melampaui raihan nasional,
yaitu 75 persen.
"Jawa Tengah ini daerah kita kategorikan daerah yang memang tindak
lanjut hasil pemeriksaan itu tergolong yang terbaik di seluruh Indonesia,
bersama dengan Yogyakarta," ujar Ahmadi, di Kantor.
Baca juga : Sejak 2021 Siswa Belajar di Rumah Warga, Tiga Kelas Rusak
"Tapi Yogyakarta entitasnya sedikit, kalau di sini kan banyak ada 35
kabupaten kota dan 1 pemerintahan provinsi," tambah Ahmadi.
BPK RI juga mengapresiasi pemerintahan daerah Jawa Tengah yang turut
terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Apresiasi disampaikan
kepada seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Ganjar dan 35 kepala daerah
tingkat kabupaten dan kota.
Ahmadi menjelaskan, capaian baik yang diraih Jawa Tengah tetap harus
ditingkatkan. Dia pun mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap menguatkan
koordinasi, serta kompetensi yang telah terbentuk di bawah kepemimpinan Ganjar.
"Posisinya, sampai dengan hari ini, Provinsi Jawa Tengah adalah yang
terbaik di seluruh Indonesia," tutur Ahmadi.
Baca juga : Silpa Rp 195 Miliar, Penyerapan Anggaran OPD Di Blora Rendah
Pada kesempatan itu, turut disampaikan bahwa 35 kabupaten dan kota di Jawa
Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK.
Sementara itu Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengingatkan, seluruh kepala
daerah untuk tetap mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
"Kalau sudah WTP semua, tugas kita berikutnya adalah WTP tapi
berkualitas. Tadi sudah diberikan rambu-rambunya semua mesti governance,
akuntabilitasnya dicatat dan itu tidak sulit," kata Ganjar.
Baca juga : Ke 4 Kalinya Jokowi datang ke Blora - Inilah Curhat Petani Hutan Blora ke Jokowi
Gubernur Jateng menegaskan kepada jajarannya untuk tetap terbuka dan
melaksanakan pemerintahan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau Tidak Korupsi dan
Tidak Berkhianat.
"Diingatkan, pokoknya laporannya yang baik saja tidak perlu takut dan
BPK akan memeriksa dengan metode yang dimiliki. Tugas kita adalah menyiapkan
itu," kata Ganjar.
BLORA
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman saat menyerahkan LKPD Kamis
(9/3/2023) menyampaikan bahwa Pemkab Blora, berkomitmen terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik.
Baca Juga : Ke 2 kalinya Jokowi Ke Blora - Presiden Jokowi Resmikan Bandara Ngloram di Blora
Baca juga : Ke 3 kalinya Jokowi ke Blora - Jokowi Resmikan Bendungan Randugunting Kabupaten Blora
"Kami berkomitmen untuk selalu melaksanakan tata kelola pemerintahan
dengan baik sehingga diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan," ujar Bupati Arief.
Dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, lanjut Bupati
Arief dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan harapan Kabupaten Blora, kembali memperoleh opini tertinggi dalam
hasil pemeriksaan. (Tanti/Kom)
0 Comments
Post a Comment