Wakil Ketua DPRD Blora Pastikan Pembangunan Insfraktruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi

 

INFOKU, BLORA - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto mengatakan pemerintah kabupaten (pemkab) Blora tersebut tetap fokus membangun infrastruktur pada Tahun Anggaran 2023 ini.

“Saat ini pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora belum merata di semua daerah. Setelah di tahun 2022 fokus membangun infrastruktur di wilayah selatan. Tahun ini kita fokuskan pembangunan infrastruktur di wilayah utara,” kata Siswanto seusai acara Musrenbangcam di aula Kecamatan Tunjungan, Rabu (08/02/2023).

Di Kabupaten Blora wilayah utara ada beberapa daerah yang kondisi jalannya cukup memprihatinkan. Misalnya saja Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Japah, Kunduran dan Banjarejo.

Siswanto menjelaskan, pembangunan infrastruktur masih sangat penting dalam menunjang pergerakan perekonomian masyarakat. 

Selain itu, tambah Siswanto, beberapa faktor mempengaruhi dalam membangun infrastruktur, utamanya faktor ekonomi yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Keluhkan Gaji, Guru dan Pegawai Tidak Tetap Audiensi dengan DPRD & Din

Seperti pembangunan infrastruktur di kawasan pertanian, kawasan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan lain lain.

“Tuntasnya pembangunan infrastruktur diyakini mampu meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat Kabupaten Blora,” Terang siswanto

Siswanto berharap, pembangunan infrastruktur tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai keinginan bersama. Sehingga, ekonomi dapat tumbuh dan berkembang, serta merata dari bawah berkeadilan sebagaimana cita-cita Pemkab Blora.

Selain Pembangunan Infrastruktur, Pemkab Blora fokus tangani Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Kabupaten Blora.

Baca juga : Silpa Rp 195 Miliar, Penyerapan Anggaran OPD Di Blora Rendah

“Populasi hewan sapi ini merupakan salah satu sektor penopang perekonomian masyarakat, langkah cepat dan tepat harus diambil Pemkab Blora untuk penanganan PMK ini. Salah satu penanganannya melalui vaksinasi sapi” jelas Siswanto.

Baca juga :  Setelah 1 Desember Kontraktor Proyek RPHU Belum Rampung, Kena Denda +/- Rp 3,4 juta per hari

Siswanto menyampaikan, capaian vaksinasi PMK di kabupaten Blora masih terhambat dibanding dengan populasi ternak yang di Kabupaten Blora karena keterbatasan petugas yang melakukan vaksinasi.

“Petugas Kesehatan hewan dan petugas vaksinasi (vaksinator) PMK di Kabupaten Blora ini terbatas. Tahun ini rencana akan ada penambahan agar penanganan PMK di Kabupaten Blora lebih maksimal,” pungkas Siswanto.(Endah) 

Guru Tidak Linier Segera Ditata Ulang

INFOKU, BLORA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora berencana menata ulang formasi guru honorer yang tidak linier dengan ijazahnya.

Sebab, ada banyak guru honoer  yang ijazahnya tidak linier dengan jam mengajarnya. Itu dilakukan agar mereka bisa mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Guru dan Siswa (ilustrasi)

Kepala bidang (Kabid) Pengadaan Pemberdayaan dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Achmad Toha mengatakan, pihaknya akan menata ulang formasi guru honorer itu untuk memfasilitasi mereka yang tidak linier dengan ijazahnya. Harapannya, bisa memudahkan mereka mendaftar seleksi PPPK.

Selain itu, juga ada ada honorer yang ijazahnya SMA. Mereka bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Padahal, formasi PPPK untuk ijazah SMA tidak banyak.

“SMA untuk PPPK tidak terlalu banyak. Misalnya, pemadam kebakaran hanya membutuhkan 15 orang (dengan ijazah SMA),’’ jelasnya saat ditemui Wartawan kemarin (9/2).

Baca juga : Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD & SMP Dibawah Minimum

Selain itu, ada sejumlah honorer yang dipastikan tidak memiliki formasi PPPK. Mereka adalah driver dan penjaga sekolah. Rencananya, mereka bakal diberlakukan outsourcing atau dikontrak melalui penyedia jasa.

Selama ini, pemerintah pusat kurang memperhatikan nasib mereka. Sebab, lebih fokus dalam efisiensi pelayanan terhadap public. Sehingga, sedikit dipangkas.

Terpisah, Kabid Guru dan Pendidikan Dinas Pendidikan (Disdik) Blora Mujo Sugiyono mengatakan, guru honorer yang tidak sesuai dengan ijazahnya bisa kesulitan jika ingin mendaftar seleksi PPPK. Sebab, guru harus menyelaraskan ijazahnya dengan yang diajarkan.

Baca juga : Dindik Akui Tidak Semua Kasek Paham PBD, Dana BOS Perlu Diarahkan Perbaikan Mutu

“Yang sudah terlanjur diambil pengalamannya saja,’’ tuturnya.

Mujo menambahkan, guru honorer bisa berinisiatif mencari sekolah yang bisa menyelaraskan  sesuai dengan ijazahnya. Sambil melakukan persiapan untuk seleksi PPPK 2023. (Endah/IST)