Silpa Rp 195 Miliar, Penyerapan Anggaran OPD Di Blora Rendah

 

INFOKU, BLORA –  Dari anggaran belanja Rp 2,57 triliun lebih, terserap Rp 2,38 triliun, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (silpa) APBD 2022 sekitar Rp 195 miliar.

    Bupati Blora Arief Rohman memberi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan penyerapan rendah.

    Berdasar data dirilis Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, terdapat 10 OPD yang penyerapan anggarannya kurang dari 90 persen.

    Terendah RSUD R. Soeprapto Cepu, dengan Rp 17,7 miliar tidak terserap.

    Realisasinya hanya 73,89 persen atau Rp 50,324 miliar dari target Rp 68,1 miliar.

    RSUD R. Soetijono Blora hanya mampu menyerap Rp 99,867 miliar dari targetnya Rp 113 miliar.

    Baca juga : Serapan Anggaran Masih 80,8 Persen, Pelayanan Pencairan sampai 31 Des Pk 00.00

    Serapan anggaran rendah juga terjadi di dinas pendidikan dengan silpa Rp 44 miliar.

    Dinas kesehatan menyisakan silpa sebesar Rp 57 miliar atau hanya terserap 87,5 persen.

    Sementara itu, anggaran di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) mengelola anggaran Rp 377 miliar, mampu menyerap hingga Rp 353 miliar (93,64 persen). Silpa sebesar Rp 24 miliar.

    Sedangkan, 15 proyek dibiayai utang daerah sebesar Rp 150 miliar telah terlaksana seluruhnya.

    Baca juga : DPRD Duga Keterlambatan Proyek Infrastruktur Karena Proses Praperencanaan & Rekanan Kurang Bonafit

    Silpa besar terjadi di badan pengelola pendapatan keuangan dan aset daerah sebesar Rp 24,174 miliar.

    Anggaran Sekretariat DPRD Blora pun masih menyisakan silpa Rp 8,6 miliar dari keselurahan anggaran Rp 81,8 miliar.

    Arief Rohman memaparkan, tiga dinas atau badan meraih penyerapan anggaran tertinggi dan mendapat penghargaan. Meliputi dinas sosial P3A, dinporabudpar, dan dindukcapil. 

    Sementara Kecamatan Cepu urutan pertama, disusul Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Blora.

    Bagi penyerapan OPD yang rendah, Bupati memberikan catatan. Perlu mencari pokok permasalahan menyebabkan tidak terserap maksimal. 

    Baca juga :  Setelah 1 Desember Kontraktor Proyek RPHU Belum Rampung, Kena Denda +/- Rp 3,4 juta per hari

      Baca juga : Terkait Molornya Proyek, TPP Pegawai Dinas PUPR dan DP4 Terancam Berkurang     

   “Kepada dinas yang penyerapan anggaran 2022, masih agak rendah, kami perlu mencari problem permasalahannya apa? Apakah dari faktor perencanaan atau hal-hal lain,” papar Bupati.

    Bupati menggarisbawahi agar pelaksanaan kegiatan selama 2022 bisa dijadikan pembelajaran agar pada 2023 nanti penyerapan bisa lebih maksimal.

    “Ini menjadi sebuah catatan. Saya menginginkan penyerapan anggaran belanja 2023 bisa lebih maksimal.’’ Jelasnya.

    “Saya berharap, pola pikir dan manajemen holistik, terintegrasi dari hulu hingga hilir, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dengan baik. Kami punya target WTP,” tandasnya. (Endah/IST


Post a Comment

0 Comments