Kucuran Dana Pusat Rp 1 Triliun, Pembebasan Lahan Karangnongko Berlanjut

 

INFOKU, BLORA –  Akhir pembangunan Bendung Gerak Karangnongko berada di tiga kabupaten bakal dilanjut tahun ini.

Rencananya dana dari pemerintah pusat dikucurkan Rp 1 triliun. Anggaran Pemkab Blora tidak mampu mengaver nilai pembebasan lahan.

Diperkirakan 363,49 hektare di lima desa akan tergenang air.

inilah Model Bendung Gerak Yang akan di Bangun  di Blora  - ilustrasi

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, Pemkab Blora siap mendukung proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Bendung Gerak Karangnongko nantinya bermanfaat irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir.

Hanya, Bupati meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Baca juga ; Pemkab Blora Tidak Mampu untuk Dana Pembebasan Lahan Bendung Gerak Karangnongko

Sebab, wilayah terdampak proyek bendungan di Blora lebih luas. Juga masyarakatnya lebih banyak.

363,49 Hektare di 5 Desa

“Beda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan, di Blora banyak permukiman penduduk terdampak. Sehingga harus diperhitungkan betul,” jelasnya.

Terdapat lima desa di Kecamatan Kradenan nantinya terdampak genangan Bendung Gerak Karangnongko. Meliputi Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri.

Baca juga : Pembebasan Lahan Bendung Gerak Karangnongko Ditarget Rampung Tahun Ini

Baca juga : Andalkan DBH, Pemkab Blora Optimis Bayar Utang Rp 150 Miliar dalam 2 tahun

“Kami minta data pasti untuk dasar melaksanakan sosialisasi. Akan kita gandeng gorkopimda turun bersama,” ungkapnya.

Bupati menjelaskan, perhitungan awal area genangan wilayah Blora seluas 363,49 hektare.

Sedangkan, area tapak bendung gerak ada 22,58 hektare merupakan wilayah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas milik UGM Yogyakarta.

Tidak hanya untuk Blora dan Bojonegoro saja. Jika proyek ini berhasil, keberadaannya bermanfaat Kabupaten Ngawi dan Tuban.

Sebagai bentuk dukungan sinergi pembangunan kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari pemerintah pusat. Diperkirakan proyek ini akan didanai APBN pusat sekitar Rp 1 triliun lebih. (Endah/IST)