INFOKU, BLORA – Proyek strategis nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko butuh
dana yang cukup besar sekitar Rp 750 miliar.
Hingga Desember, pembebasan lahan
untuk proyek ini, di lima desa belum mendapat kepastian.
Tentu, memberatkan APBD sehingga Pemkab Blora berharap pembebasan lahan diharapkan dibiayai pemerintah pusat.
“Terkahir kami dapat dari Balai
Besar Bengawan Solo pada 2023 pun belum ada rencana pembangunannya. Belum ada
anggaran fisiknya, kalau memang jadi mungkin 2024 tapi balai belum bisa
memastikan,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman
dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Denny Adhiharta Setiawan.
Denny menjelaskan, pembebasan
lahan belum bisa dilakukan tahun ini. Sebelumnya pemkab telah mengirimkan surat
ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), meminta pembebasan
lahan dibiayai pusat. Sebab setelah dihitung keuangan daerah tidak mencukupi.
Baca juga : Ternyata di Blora Hanya Tiga Galian C Berizin, Banyak yang Ilegal
“Pemkab saat ini menyiapkan
dokumen-dokumen yang dibutuhkan saja, siapa tahu tiba-tiba dibutuhkan,” jelasnya.
Karena masih belum ada kepastian
pembebasan lahan dibiayai pusat atau daerah, belum ada pengukuran warga oleh
tim appraisal.
Terkait rencana pemindahan warga
di lahan KHDTK (kawasan hutan dengan tujuan tertentu), menurutnya tergantung
kesepakatan warga.
Baca juga : Diduga Ada Setoran Uang Kelolosan Peserta PPPK Guru, DPRD Akan Pantau Langsung
“Kalau masyarakatnya menghendaki
relokasi atau ganti rugi, kalau pilih ganti rugi pengalihan lahan tidak perlu.
Nah, kami mau melangkah ke sana belum berani karena fisiknya belum ada,” ungkapnya.
Sebelumnya, pembebasan lahan Bendungan Karangnongko ditaksir mencapai Rp 750 miliar.
Terbanyak Desa Ngrawoh hampir
sekitar 80 persen warganya akan pindah. Desa Nginggil sekitar 60 persen, dan
Desa Nglebak sekitar 20 sampai 40 persen.
Sedangkan, dua desa lainya seperti Desa Mendenrejo dan Desa Megari terdampak genangan dari PSN tersebut. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment