INFOKU, BLORA – Insentif
dikucurkan kepada pelaku usaha, transportasi, dan subsektor lain Sebagai upaya
agar tidak terjadi peningkatan inflasi di daerah.
Nilai anggaran sekitar Rp 5 miliar, progres pengerjaan
saat ini mencapai 80 persen.
Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Mulyadi menjelaskan, inflasi menjadi isu prioritas digarap pemkab. Beberapa program dicanangkan melibatkan enam organisasi perangkat daerah (OPD).
“Imbauan dari Pak Sekda percepatan penanganan inflasi,
penyerapan agar dipercepat,” jelasnya.
Mulyadi menerangkan, khusus penanganan inflasi disiapkan
dana sekitar Rp 5 miliar.
Diperkirakan penyerapan mencapai 80 persen dari enam OPD
diberi mandat.
Terkait monitoring pihaknya rutin evaluasi seminggu
sekali. “Setiap OPD melaporkan progres seminggu sekali,” terangnya.
Baca juga : Ganjar Minta Kepala Daerah Tidak Asal-asalan terkait Inflasi
Baca juga : Ketua Apdesi Akui Data Bansos Belum Sinkron, Muncul Gesekan Masyarakat
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah (Setda) Blora Sugeng Sumarno mengatakan, penanganan dampak
inflasi daerah diserahkan masing-masing OPD.
Beberapa kegiatan dilakukan seperti pemberian insentif
pelaku usaha, bansos kepada kelurahan, dan sarana transportasi.
Terkait penghitungan laju inflasi di daerah, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti. “Dari perekonomian hanya koordinator diberikan kepada masing OPD menangani dana tersebut,” jelasnya. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment