31 KK Warga Desa Karangjong Ngawen Segera Terima Sertifikat

 

INFOKU,BLORA – Kurang lebih 16 hektar tanah di Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen, Blora, janji dikembalikan kepada 31 kepala keluarga (KK) dengan penerbitan sertifikat hak milik.

Kebijakan itu karena pada 1994 lalu tanah warga ditukar guling dengan lahan milik Perhutani di Wonorejo, Kecamatan Cepu.

Foto : IST

Kepala Desa (Kades) Karangjong Sugiyono menjelaskan, cukup lega setelah mendengar penjelasan dari Kementerian ATR/BPN. Sebab, sekitar 16 hektare tanah yang dimiliki 31 KK akan dikembalikan, dan mendapat legalitas sertifikat hak milik.

“Dengan kunjungan Pak Menteri ini saya harapkan bisa mengembalikan tanah warga yang dimiliki 31 orang,” ungkap dia.

Sugiyono menjelaskan, kronologi saat pengambilalihan lahan pada 1994 lalu, salah satu pengusaha Blora datang untuk menggambil alih tanah sudah digarap warga bertahun-tahun.

Baca juga : Menteri Hadi Tjahjanto Janjkan Konflik Tanah Warga di Blora, Punya Sertifikat

Pengusaha itu mengklaim tanah seluas 16 hektare. Rencananya ditukar guling dengan tanah yang ada di Wonorejo, Kecamatan Cepu.

“Dari situ warga tahu-tahu tanahnya sudah diambil Perhutani. Saat ini masih dikuasai Perhutani, padahal tidak ada akta jual beli dengan warga,” jelasnya.

Ia menerangkan, tanah berupa sawah dan ladang digunakan warga memperoleh penghasilan sehari-hari. Dirinya sendiri kasihan, sebab yang memiliki tanah, warga hidup di bawah garis kemiskinan.

“Saya kasihan banyak warga merupakan warga miskin, tanahnya hanya itu tahu-tahu diambil Perhutani,” jelasnya.

Baca juga : Selama 90 Hari, Pemkab Blora Beri Subsidi BBM Kepada Pelaku Angkutan Umum

Ia sempat melakukan upaya menerbitkan surat kepemilikan program PTSL dari pemerintah pusat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Blora. Dengan membawa bukti berupa SPPT, petok C desa, peta desa dan nama setiap orang. Namun ditolak.

“Kira-kira lima bulan lalu saya ke BPN. Saya coba ajukan sertifikat saya ditolak, dengan alasan itu SPPT bukan hak milik. Tapi ini lengkap baik SPPT, petok C desa, peta desa, nama orang-orang lengkap di administrasi desa,” tegasnya.

Koordinator Tim Advokasi Kawasan Wonorejo Cepu Lukito menjelaskan, perkara pengambil alihan lahan di Desa Karangjong merupakan objek tukar guling tanah di Wonorejo. Menurutnya itu adalah akibat tindakan dari rezim pemerintah saat itu.

“Yang sama sekali tidak memedulikan dan abai terhadap masyarakat sampa 31 KK. Dan 21 tahun tidak bisa  berproduksi,” tegasnya.

Baca juga : Ketua Apdesi Akui Data Bansos Belum Sinkron, Muncul Gesekan Masyarakat

Lukito menjelaskan, tanah tersebut diserahkan pemkab saat itu kepada Perhutani.

Mendengar komitmen dari Menteri ATR/BPN. Tanah yang saat ini dikelola Perhutani, akan dikeluarkan statusnya dari hutan negara.

“Dinaikan menjadi sertifikat hak milik karena berbeda sejarah dengan Wonorejo,” tutupnya. (Setyorini/IST)