Pembebasan Lahan Karangnongko Masih Mengambang

 

INFOKU, BLORA – Dari informasi yan diperoleh, nampaknya pembebasan lahan Bendungan Karangnongko di wilayah Blora belum ada kepastian.

Hal ini disebabkan dana di daerah maupun provinsi Jawa Tengah tidak mampu.

Surat permohonan pembebasan lahan telah dikirim ke kementerian pekerjaan umum perumahan rakyat (PUPR), namun belum ada balasan.

“Sampai sekarang surat yang kami kirim ke Kementerian PUPR belum ada jawaban, sehingga di daerah juga belum ada instruksi lagi,” ujar Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Pujiariyanto kemarin (19/9).

Puji menjelaskan, surat itu dikirim dengan alasan keuangan daerah dan provinsi Jateng tidak mampu untuk mendanai pembebasan lahan. Sehingga, disepakati antara keduanya untuk diserahkan kepada Kementerian PUPR.

“Kalau misalkan dari PUPR menyanggupi atau tidak menyanggupi, kami akan berusaha,” jelasnya.

Baca juga : Ganjar Minta Kepala Daerah Tidak Asal-asalan terkait Inflasi

Tentu, jika tetap dibebankan kepada daerah akan memberatkan anggaran di daerah, sehingga hingga saat ini pihaknya belum berani melanjutkan ke tingkat warga.

Namun, sudah melakukan beberapa kegiatan studi LARAP.

“Memang di surat Kementerian PUPR tahun ini pembebasan lahan harus selesai, tapi kalau sekian banyak ya tidak mampu keuangan daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, pembebasan lahan Bendungan Karangnongko ditaksir mencapai Rp 750 miliar.

Baca juga : Kepala Dinsos : Pelakunya Pemotongan BLT, Istri Salah Satu Kadus (kepala dusun)

Terbanyak Desa Ngrawoh hampir sekitar 80 persen warganya akan pindah. Desa Nginggil sekitar 60 persen, dan Desa Nglebak sekitar 20 sampai 40 persen.

Sedangkan, dua desa lainya seperti Desa Mendenrejo dan Desa Megari hanya terdampak genangan dari pembangunan Bendungan Karangnongko. (Endah/IST)