INFOKU, BLORA - Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah
Azwar Anas mengungkapkan banyak pegawai non-ASN di lingkungan pemeritahan
merupakan tenaga titipan.
Sehingga hal ini
menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah sekarang.
Menurutnya dampak adanya pegawai titipan tersebut adalah banyaknya tenaga honorer.
Diketahui tenaga
honorer saat ini menjadi persoalan yang masih belum dituntaskan oleh
pemerintah.
Menpan mengatakan
banyak tenaga honorer menuntut untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara
(ASN).
Bahkan ada yang ingin
diangkat tanpa melalui proses seleksi.
"Kenyataannya
sekarang ini kita menghadapi SDM (sumber daya manusia) yang titipan, orang
datang minta masuk dari non-ASN dan seterusnya," katanya di kantor Bupati
Blora, Jumat (23/9/2022) malam.
Baca juga : Inilah 8 Kategori Honorer yang Langsung Diangkat PPPK Tanpa Tes sesuai PermenPAN-RB
"Akhirnya apa
yang terjadi, ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat. Apalagi
maunya passing grade-nya diturunkan. Malah kadang-kadang enggak mau pakai tes, maunya langsung diangkat ASN, jadi kan enak. Lha emang
negara milik mbahe dewe, ini yang terjadi," lanjutnya.
Larangan Negara
Azwar mengatakan
sebenarnya pemerintah pusat sudah melarang pemerintah daerah untuk mengangkat
tenaga honorer.
Namun, dia menduga
adanya kepentingan politik kepala daerah membuat rekrutmen tenaga honorer terus
terjadi.
Dia mengakui bahwa
saat ini di sejumlah daerah ketiadaan tenaga honorer akan mengganggu pelayanan
publik.
Namun, dia menyoroti
proses rekrutmen tenaga honorer yang tidak memperhatikan kualitas.
"Jadi kita bicara terkait penataan honorer, honorer mesti ditata, mutu kualifikasinya juga mesti dijaga, dan pemerintah sesuai aturannya sejak 2023 tidak boleh ada honorer lagi, tapi ini kan ada keinginan dari kepala daerah untuk diberi waktu lalu, nah harapan kita daerah bisa menata honorer dengan baik," tandasnya.(Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment