INFOKU, BLORA - Kawasan kumuh di wilayah perkotaan Blora masih menjadi pekerrjaan umah pemerintah daerah. Rencana tahun ini bisa berkurang sekitar 10 hektare, dengan persentase 1,5 persen. Salah satunya dengan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan air bersih.
Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora Pitoyo Trusingtyas Sarodjo menjelaskan, kawasan kumuh di wilayah perkotaan tahun ini masih menjadi pekerjaan rumah, seperti beberapa bagian di Kelurahan Bangkle dan Kunduran.
“Iya tahun ini ada
penanganan kawasan kumuh perkotaan, untuk yang dekat ini ada di dua kelurahan,”
jelasnya.
Dalam rencana kerja tahunan (RKT) Dinrumkimhub tahun ini luasan kawasan kumuh ditarget berkurang sekitar 10 hektare atau sekitar 1,5 persen.
Baca juga :Laba PDAM Belum Bisa Menjadi Pendapatan Asli Daerah
Selain itu, terdapat
rencana pembangunan rumah tidak layak huni berjumlah 1.500 unit.
Namun, ditanya
terkait anggaran, Pitoyo perlu melihat data di kantor, karena saat dikonfirmasi masih perjalanan
dinas di Surabaya.
Untuk menyukseskan
itu, pihaknya juga telah merekrut tenaga fasilitator lapangan.
Hal itu dimaksudkan
untuk pendampingan kegiatan bantuan rumah tidak layak huni. Dari enam pendaftar
hanya dua yang diterima sesuai kriteria nilai yang lulus dalam passing grade.
Baca juga : Lho PAD Tahun Lalu Bergantung pada Banyaknya Orang Sakit
Menurutnya, untuk
mengurangi kawasan permukiman kumuh, selain pembangunan rumah tidak layak huni
butuh kerja sama dengan masyarakat. Selain itu ketersediaan sarana air bersih
bagi masyarakat.
“Saat pemetaan air bersih, kewenangannya di PUPR, jadi untuk penanganannya diintegrasikan,” jelasnya. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment