PAW Anggota DPRD Terus Berlanjut, Kali Ini Diajukan PKB Blora

 

INFOKU, BLORA - Pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Blora, ternyata terus bergulir.

Setelah melantik dua anggota DPRD melalui PAW pada Kamis (9/6), saat ini DPRD mendapat surat pengajuan PAW dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB mengajukan PAW terhadap Nyoto Prio Utomo untuk diberhentikan dengan hormat.

Dengan alasan legislator tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya karena sakit.

Atas dasar surat PKB tersebut, saat ini DPRD Blora sudah memproses surat dari PKB.

Selanjutnya akan diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah. Tentu, pelantikan masih menunggu rekomendasi turun.

“Sudah diajukan kepada gubernur. Nanti kalau turun kami ajukan pelantikan PAW lagi,” kata Ketua DPRD Blora M. Dasum kemarin.

Dasum menjelaskan, surat dari PKB sudah terkirim ke pimpinan dewan dan sudah ditandatangani.

Selanjutnya DPRD mengajukan kepada Gubernur Jateng untuk memperoleh surat rekomendasi agar pelantikan bisa dilaksanakan.

Baca juga : PAW Pengganti Setiyadji Penggugat Prabowo Dilantik

Dasum mengungkapkan, masa tunggu surat turun diperkirakan satu bulan ke depan.

Sebelum mengajukan, pimpinan DPRD juga telah menandatngani surat dari partai atas nama Nyoto Prio Utomo untuk diberhentikan dengan hormat.

Ajuan PAW dengan alasan yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas karena sakit.

“Tidak bisa melakukan pekerjan sebagai anggota legislatif,” paparnya.

Terkait sosok pengganti PAW DPRD, Dasum mengaku kewenagan partai politik (parpol) yang mengajukan dan merujuk pada perolehan suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

Sehingga proses verifikasi calon yang menggantikan terdata di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau siapa yang menggantikan itu internal partai masing-masing,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Blora Hamdun menjelaskan, regulasi pengajuan PAW DPRD mengacu pada Peraturan KPU. Yakni perolehan tertinggi kedua yang berhak mengisi kursi yang ditinggalkan DPRD.

Baca juga : Ini Alasan Kepala Dinkes Blora Inginkan Honorer Menjadi PPPK

Beberapa syarat juga harus dipenuhi salah satunya rekomendasi partai dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.

Sebagaimana diberitakan, Kamis (9/6) lalu pimpinan DPRD melantik dua anggota DPRD melalui PAW pada rapat paripurna di gedung DPRD.

Darwanto dari Partai Gerindra dan Jatiwaluyo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Keduanya mengisi kursi kekosongan dan resmi bertugas. (Endah/IST)