Masyarakat Kecele, Sejumlah Bilik di Mal Pelayanan Publik Blora Masih Kosong

 

INFOKU, BLORA - Sejumlah bilik instansi ataupun dinas yang disediakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora masih kosong tak digunakan.

Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Iya nanti kita akan segera rapat khusus untuk membahas tentang MPP kita ini," ucap Arief Rohman di MPP Blora, Senin (9/5/2022).

Arief menyebut kosongnya sejumlah bilik pelayanan dapat disebabkan beberapa kendala.

Mulai dari kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM), hingga akses pelayanan yang cukup melalui online saja.

"Akan kita tata, termasuk mekanisme protapnya seperti apa. Jadi menjadi catatan untuk dinas-dinas yang kita siapkan di sini kok ada beberapa yang masih kosong, kendalanya apa nanti kita cek. Termasuk beberapa instansi vertikal seperti samsat dan sebagainya," terang dia.

Baca juga : Blok D Pasar Sido Makmur Mangkrak, inilah Penyebabnya

Mal Pelayanan Publik Blora setidaknya menyediakan sekitar 29 bilik, yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Namun, adanya sejumlah bilik instansi yang kosong membuat masyarakat merasa kecele dan kecewa.

Dia mengatakan dibutuhkan ketegasan bagi instansi agar membuka layanan di MPP. Hal ini agar masyarakat tidak kecewa saat ingin mendapatkan layanan di MPP.

"Yang pasti ada kepastian biar masyarakat yang kesini tidak kecele, sehingga masyarakat butuh kepastian tentang pelayanan ini," terang dia.

Baca juga : Sanksi Apa bagi ASN Bolos di Blora, ini Jawabnya

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bondan Arsiyanti mengakui, banyak masyarakat yang merasa dikecewakan karena tidak adanya petugas di bilik-bilik MPP. 

"Iya ada banyak masyarakat yang kecewa, yang harusnya dia mendapatkan layanan di sini. Tapi ternyata tidak membuka layanan di sini, akhirnya kita kembalikan," ujarnya. 

Pihaknya akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan di MPP Blora. 

"Jadi memang kita akan evaluasi karena banyak koreksi yang mesti kita perbaiki usai kunjungan bupati. Jadi banyak stand OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membuka layanan di sini tapi tidak terisi, sehingga perlu diadakan rakor (rapat koordinasi) atau FGD (Forum Grup Diskusi) kita tanyakan ke OPD yang tidak membuka layanan di MPP, kendalanya seperti apa, nanti kita carikan solusinya," pungkasnya. (Endah/IST)