Koran Blora
INFOKU, BLORA - Rencana Pemerintah
Kabupaten (pemkab) Blora untuk infrastruktur jalan dengan berutang Rp 150
miliar ke Bank Jateng belum dapat dilakukan.
Bupati Blora, Arief
Rohman mengatakan belum cairnya pinjaman tersebut karena masih menunggu
keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Masih nunggu rekomendasi dari Kemendagri," ucap Arief saat ditemui wartawan di Rumah Dinasnya, Rabu (6/4/2022).
Arief menjelaskan
sejumlah daerah seperti Rembang, Grobogan dan Sragen juga mengalami hal serupa
terkait pencairan utang untuk infrastruktur jalan.
Sehingga dalam waktu
dekat, mereka akan ke pemerintah pusat untuk memastikan dapat atau tidaknya
persetujuan tersebut.
"Kami dengan
Bupati Rembang, Bupati Grobogan dan Bupati Sragen meminta waktu untuk ke
Kemendagri kaitannya dengan rekomendasi atau persetujuan dari pemerintah, jadi
mau dikasih waktu untuk zoom meeting dulu setelah itu kita ke sana," kata
dia.
Baca juga : Lho.. .. Penerbangan Komersil di Bandara Ngloram Blora Berhenti Beroperasi
Politikus Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut merasa pusing dengan beredarnya kabar terkait
perlu tidaknya rekomendasi dari Kemendagri.
"Sebenarnya
multitafsir ada yang bilang enggak usah rekomendasi, ada yang bilang harus ada
rekomendasi, sebenarnya proses di DPRD kan sudah selesai, nah ini kan harus ada
kejelasan, karena kita ingin agar segera ada penyerapan, kalau memang ini sudah
clear akan segera kita lelang," terang dia.
Lebih lanjut, pria
berusia 42 tahun tersebut menerangkan apabila Kemendagri mengeluarkan peraturan
baru kalau tidak perlu rekomendasi, maka pihaknya akan keluarkan surat edaran
terkait pembiayaan infrastruktur jalan.
Baca juga : Ruas Jalan Blora-Todanan Rusak Parah, Inilah Rencana Penangananya
"Sehingga bisa
langsung diserap, kita perlu kejelasan itu, meminta Kemendagri untuk merespons
karena kita butuh untuk pembangunan," jelas dia.
Bahkan, Arief menilai
apabila tidak menunggu rekomendasi dari kemendagri, maka seharusnya utang
sebesar Rp 150 miliar sudah dapat dicairkan pada Februari lalu.
"Begitu
pengesahan DPRD Desember, kita berharap maksimal Februari, Maret ini bisa
lelang tapi karena ini belum kan kita enggak bisa lelang, lha kita targetkan
kalau bisa bulan (April) inilah maksimal, karena nilainya kan besar-besar,
ruas-ruas jalan utama yang memang dikehendaki rakyat untuk dibangun," ujar
dia.
Sejauh ini, Arief
mengaku sudah meminta tolong kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat
membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
"Waktu di Semarang kita lapor ke Pak Gubernur soal pinjaman ini, gubernur juga sudah telepon Kemendagri untuk membantu prosesnya," pungkasnya.(Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment