Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kembali Diraih Pemkab Blora

 

INFOKU, SEMARANG – Untuk kedelapan kalinya Pemkab Blora kembali meraih penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian ini diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

Penghargaan Opini WTP disampaikan langsung Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Arief Rohman dan Ketua DPRD Blora HM. Dasum secara luring pada Rabu (27/4) di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Kota Semarang.

Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, Sekda Komang Gede Irawadi, Kepala BPPKAD, Kepala Bappeda, Plt. Inspektur Daerah, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah lainnya juga ikut hadir menyaksikan.

Menurut Ayub Amali, Pemkab Blora telah tepat waktu mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga : Dugaan Manipulasi Data Guru PPPK Ditemukan BKD Blora

Hasil pemeriksaan telah diumumkan pada 2 Maret lalu. Dan telah dilakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Unaudited.

“Semoga ke depan bisa dipertahankan dan lebih baik lagi kualitas penyelenggaraan laporan keuangan daerahnya,” ujarnya.

Ayub berharap, ada perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan yang sifatnya administratif. Ia berpesan, dalam melaksanakan kegiatan 2022, pemerintah daerah bisa lebih baik lagi.

Mengingat, tahun ini merupakan tahun kebangkitan ekonomi setelah pandemi.

Sementara Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan syukur, sekaligus bangga dengan raihan Opini WTP ini. Arief berharap, capaian ini bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan.

Baca juga : Dampak Mutasi Ratusan Kepala Sekolah, Bupati di Protes PGRI 

“Kali ini yang kedelapan kalinya. Kado manis jelang lebaran. Terimakasih kepada seluruh ASN perangkat daerah yang telah bekerja keras dan terus bersinergi dengan DPRD,” katanya.

Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian menurutnya sebagai bukti keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dibanggakan. Namun, menurutnya capaian tersebut tidak berarti pengelolaan keuangan sudah maksimal. Arief menyadari masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

“Karena pengelolaan keuangan yang baik seharusnya tercermin dari perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas dan output yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Usai penyerahan, kemudian dilanjutkan dialog tanya jawab antara jajaran Pemkab Blora dengan BPK RI Perwakilan Jateng. (Endah/KOM)