INFOKU, BLORA - Pembebasan lahan
pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan ditargetkan clear
tahun ini.
Dengan begitu, proyek nasional Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Kementerian PUPR bisa dimulai tahun 2023.
Bupati Blora Arief
Rohman mengaku Mensesneg sudah bersurat untuk menuntaskan lahan.
Rencana lahan
masyaakat yang terdampak pembangunan akan dimintakan lahan pengganti di lahan
KHDTK UGM sekitar 300 hektar.
“Konspepnya nanti di
pindah. Bedol desa. Perumahan dipindah dengan segala penunjang sesuai yang ada
di sana,” terangnya.
Menurutnya, kalau
lahan clear tahun ini, tahun depan pembangunan bisa dilakukan.
Ada Lima Desa di
Kecamatan Kradenan yang bakal terdampak Genangan pembangunan Bendung Gerak
Karangnongko.
Mulai dari Desa
Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, Megeri dan Mendenrejo. Ratusan warga dilokasi
tersebut akan terdampak relokasi proyek nasional ini.
“Kita ajak masyarakat
untuk diskusi dan relokasi. Nanti jadi kawasan baru. baik perumahan yang
dibangun oleh Dirjen Perumahan dan UGM. Konsep perumahan terkonsep. Lengkap
seperti kondisi masyarakat yang ada seperti sekarnag. Mulai kegiatan sosialnya
seperti apa, penunjang kesehatan, tempat ibadah, perekonomian, termasuk air
bersih, akses jalan dan lainnya,” tegasnya.
Baca Juga : Terkait Relokasi Penduduk, Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Diusulkan Sebagai PSN
Proyek ini telah
ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Tercantum dalam Perpres nomor 79
Tahun 2019. Pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Rencananya, proyek
nasional Bendung Gerak Karangnongko ini akan membendung sungai Bengawan Solo.
Memisahkan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora dengan Desa Ngelo,
Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro.
Ada sembilan pintu air yang bakal dibangun. Mengaliri lahan seluas 1.747 ha untuk Blora dan 5.203 ha untuk Kabupaten Bojonegoro. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment