Komisi A DPRD Minta BKD Selalu Update Regulasi Baru

INFOKU, BLORA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menerima kunjungan Komisi A DPRD Blora Kamis (20/1).

Dalam kesempatan kemarin, para anggota DPRD berdialog dan menyoroti soal tugas fungsi BKD serta persolan-persoalan yang ada selama ini. Selain itu, memberikan arahan serta masukan kepada puluhan pegawai.

Ketua Komisi A DPRD Blora, Pardi mengaku, sebagai ASN harus bisa melayani masyarakat dengan hati dan tetap berpedoman dengan regulasi. Apalagi BKD ini merupakan jantungnya ASN.

“Nasib ASN di Kabupaten Blora ini ya ada disini. Untuk itu harus memiliki integritas tinggi. Dan selama ini sudah luar biasa. Salut untuk BKD,” ucapnya.

Dia menambahkan, saat ini banyak persoalan yang dihadapi. Tidak hanya di kabupaten Blora, bahkan seluruh indonesia. Yaitu soal P3K, Tenaga honorer dan CPNS.

“Blora termasuk yang luar biasa. Meski hanya ada beberapa namun semangatnya tak bisa diremehkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Santoso Budi Susetyo, anggota komisi A mengaku bersyukur bisa dipertemukan seluruh pegawai BKD Blora.

“Kegiatan ini memang sudah kita agendakan. Karena akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi. Terutama di BKD. Mulai P3K dan sebagainya,” terangnya.

Baca Juga : 82 PNS Pensiun Diharap Masih Produktif di Tengah Masyarakat

“Sehinga perlu kesiapan dan kesigapan dari BKD. Selain itu kita perlu ingatkan juga untuk terus patuh pada aturan sesuai amanat dari regulasi. Supaya bisa menjawab pertanyaan dan menghadapi permasalah yang ada di daerah,” tambahnya.

Pihaknya juga mengingatkan, sebagai kepanjangan tangan dari bupati, BKD ini ibaratnya sebagai rumah yang menaungi nasib seluruh ASN.

Untuk itu perlu berhati-hati, sehingga bisa mengayomi semuanya.

“Kita ingin mengingatkan BKD sebagai OPD setrategis di Pemkab Blora hendaknya selalu berbenah, mengupdate aturan-aturan terbaru dan melayani dengan hati,” jelasnya.

Baca Juga : Ketahuan Cor Jalan Pakai Grosok, Pemborong Janji Bongkar dan Cor lagi

Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono mengaku, Kunjungan komisi A DPRD ini adalah untuk menyampaikan beberapa hal.

Mulai rekrutkmen P3K, Honorer, CPNS dan soal persoalan ASN. Sebab masih ada beberapa OPD yang tidak masuk kebutuhan Ini.

 

“Bahwa BKD dalam menentukan formasi, sejak awal melalui Renbud. Dan ada Desk, sehingga soal salah tempat dan tidak diisi adalah di disdik. Puskesmas ada di DKK, Pertanian ada di Pertanian. Tidak carut marut. Dan memang ada yang tidak terisi sudah diprediksi dari awal. Misal guru agama. Sehingga disebar untuk bisa mengampu wilayah lainnya. Tidak dijadikan satu. Supaya merata,” Pungkasnya. (Endah/IST)