INFOKU, BLORA - Pemkab Blora
menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk melakukan
kerjasama pengawasan obat dan makanan secara terpadu, Kamis (30/12/2021).
Hal itu sebagai
bentuk perhatian Pemkab Blora untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
yang terus diwujudkan.
Salah satunya dengan meningkatkan pengawasan kualitas makanan dan obat yang diedarkan, serta diperdagangkan untuk masyarakat.
Penandatanganan MoU
diantara kedua pihak, dilakukan langsung oleh Bupati H. Arief Rohman, dengan
Kepala BPOM Jawa Tengah, Sandra Sandra Maria Philomena Linthin.
Penandatanganan
dilakukan di Ruang Rapat Bupati lantai 2 Komplek Setda Blora, didampingi Wakil
Bupati Tri Yuli Setyowati, ST, MM, dan OPD terkait.
“Bismillahirohmanirrohim,
Sesarengan mBangun Blora bersama BPOM Jawa Tengah. Kedepan kita ingin kualitas
obat dan makanan yang beredar di Kabupaten Blora benar-benar sehat serta aman
untuk masyarakat Blora, utamanya tumbuh kembang anak-anak kita,” ungkap Bupati.
Bupati juga
menyampaikan bahwa di Blora ini merupakan gudangnya kuliner, dan pusatnya
potensi pangan yang dapat diolah menjadi beragam produk olahan makanan.
“Sehingga dengan ini
kami berharap juga ada pendampingan dari BPOM kepada masyarakat, para pedagang,
atau badan usaha, hingga UMKM yang memproduksi makanan dan memperdagangkan obat
tradisional,” sambung Bupati.
Untuk menindaklanjuti
harapan Bupati tersebut, usai penandatanganan MoU langsung dilanjutkan penandatanganan
perjanjian kerjasama (PKS) antara BPOM dengan 4 Dinas untuk penajaman bidang
kerjasama .
Di antaranya PKS
dengan Dindagkop UKM tentang Pengawasan Sarana Peredaran Pangan Olahan.
Kemudian PKS dengan Dinas Pendidikan tentang Pengawasan Keamanan Pangan Jajan
Anak Usia Sekolah, PKS dengan Dinas Kesehatan tentang Pengawasan Obat dan
Makanan , serta PKS dengan Dinas PMD tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa
melalui Program Gerakan Keamanan Pangan Desa.
Penandatanganan PKS
dilakukan oleh Kepala BPOM Jawa Tengah dengan masing-masing Kepala DInas/OPD,
disaksikan Bupati Arief Rohman dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati.
Kepala BPOM Jawa
Tengah, Sandra MPL, menyambut baik adanya MoU dan PKS di Kabupaten Blora.
Menurutnya upaya
pengawasan obat dan makanan tidak akan bisa maksimal jika hanya dilakukan oleh
BPOM, sehingga harus melibatkan stakeholder terkait. Yang dalam hal ini adalah
Pemerintah Daerah.
“Blora ini menjadi
salah satu dari 7 Kabupaten di Jawa Tengah yang telah mendapatkan intervensi dari
BPOM dalam pengawasan obat dan makanan. Alhamdulillah dengan adanya MoU ini
maka kerjasama bisa semakin meluas melalui 4 PKS yang disepakati. Kami siap
mendukung dan mewujudkan harapan Bapak Bupati, agar masyarakat Blora terjaga
kesehatannya,” ungkap Sandra.
Dikatakannya, di Jawa
Tengah sudah ada 50 sekolah yang kita intervensi untuk dilakukan penilaian
keamanan jajanan sekolahnya, 6 diantaranya ada di Kabupaten Blora.
"Dan hasilnya 6
sekolah di Blora ini berhasil memperoleh sertifikat kemanan pangan dan jajanan,
semoga kedepan bisa kita tingkatkan ke lebih banyak sekolah lainnya,” terang
Sandra.
Sedangkan untuk
gerakan keamanan pangan desa, menurutnya di Blora sudah ada dua desa yang
diintervensi yakni Desa Geneng dan Desa Tempuran.
Dengan membentuk
kader-kader keamanan pangan yang diambilkan dari PKK dan Karang Taruna,
bertugas memberikan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat.
“Kita berharap
kedepan bisa terus ditambah ke desa-desa lainnya. Berikut pengawasan peredaran
makanan di pasar, supermarket dan lainnya. Khusus obat-obatan, saat ini banyak
beredar obat tradisional yang dikatakan ampuh mengobati Covid-19, maka ini akan
kita awasi kualiatasnya. Selain itu juga maraknya obat kuat bagi kaum lelaki,
ini juga perlu diawasi ketat,” ujarnya.
Pihaknya mengaku siap memberikan bantuan anggaran DAK non fisik untuk mendukung operasional sosialisasi dan edukasi pengawasan makanan serta obat-obatan di Kabupaten Blora. (Setyorini/KOM)
0 Comments
Post a Comment