Wow … DPRD Blora Usulkan Pencabutan Pupuk Bersubsidi

 

INFOKU, BLORA – Keputusan penting segera ditentukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora mengusulkan penghapusan subsidi pupuk.

Apalagi, selama ini, subsidi pupuk yang diberikan kepada petani tidak berdampak pada kesejahteraan. Bahkan hasil jual panen masih rendah.

Ketua Komisi B DPRD Blora Yuyus Waluyo menegaskan, sejak dua tahun ini, tepatnya bulan November, pihaknya pasti ke Kementrian. Yiatu untuk menyuarakan penghapusan pupuk bersubsidi.

“Rencananya, bulan depan juga bakal kembali kesana. Minta sejauh mana tindakan dan tuntutan dari kemarin kemarin,” jelasnya.

Kabar baiknya, DPRD Provinsi juga sudah merespon langkah DPRD Blora. Bahkan DPRD provinsi sudah ke Kementrian untuk mengajukan pencabutan subsidi.

“Harapannya supaya kedepan tidak ada dua warna. Baik dari Pusri maupun Petro. Sama-sama pupuk. Hanya yang membedakan adalah lebelnya saja,” tegasnya.

Menurutnya, selama ini yang pihaknya ajukan baru soal penghapusan pupuk. Belum ada yang lainnya.

“Pertimbangnnya, setiap kami sidak dan mendapat keluhan petani, barang penuh di gudang. Tapi petani tidak bisa mengambilnya, karena kuota habis,” jelasnya.

Menurutnya, subsidi pupuk tidak ada dapak bagi petani. Kedepan, untuk subsidi bisa dialihkan ke yang lain. Bisa menjadi uang atau ke arah pasca panennya. Supaya pembelian harga komuditas pertanian bisa naik.

“Untuk pihak yang dirugikan apabila pupuk bersubsidi ini dihapus itu urusan pemerintah. Namun, dari sisi usaha tidaklah. Sebab pupuk mereka juga laku,” imbuhnya.

Terkait program Kartu Tani, selama ini malah tambah ribet. Penyuluh waktunya habis untuk ngopeni kartu tani.

“Kemarin kita menyampaikan supaya Kadin mengajukan draf dan membuka penyuluh pertanian. Karena kedepan banyak yang bakal pensiun,” jelasnya.

Daerah mana saja yang setuju soal pencabutan pupuk bersubsidi, Yuyus mengaku sudah banyak yang mengajukan pencabutan. Termasuk DPRD Provinsi Jateng.

“Setiap kita kesana kita minta tuntutan pencabutan itu. Sudah ada respon. Bahkan alokasi untuk pertanian sudah berkurang. Harapannya, 2-3 tahun kedepan kesiapan kementrian sudah siap dan pupuk ini subsidinya bener-bener dihapus,” tegasnya.

Yuyus mengaku, segala sesuatu yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi memang sengat menarik. Karena banyak sekali sisi-sisi yang menjadi kontroversinya. Bagi petani hanya dibatasi memiliki 2 hektare lahan. Dengan hitungan Per hektarnya hanya 3 kwintal.

“Sekarang sudah habis 1 Kwintal. Nanti dibagikan 3 kali masa tanam. Makanya petani kadang cuma kebagian pupuk 3 Kg setiap masa tanam. Itu yang terjadi,” pungkasnya.(Endah/IST)