Sri Mulyani Kirim Lulusan PKN STAN ke 78 K/L dan 39 Pemda

 

INFOKU, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengirim para lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) ke sejumlah instansi baik kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda). Pada tahun ini, terdapat 78 instansi yang mendapat alokasi lulusan PKN STAN terdiri dari 39 K/L dan 39 pemda.

Ia mengatakan, penempatan para lulusan PKN STAN di instansi-instansi ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Salah satu wujud nyata komitmen Kementerian Keuangan adalah melalui program Kemenkeu Leader Factory ini.

Wisudawan terbaik  PKN STAN 2021 asal Blora : Muhammad Miftah Bagas Ardinata, D3 jurusan Bea Cukai, Rabu 27 Oktober 2021.

"Program ini menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang pengelolaan dan pengelolaan aset sektor publik. Secara konsisten kami terus memperluas distribusi dan alokasi lulusan PKN STAN ke instansi-instansi baik di pusat maupun daerah," kata dia dalam sambutannya di Jakarta, kemarin.

Sejak 2016 hingga 2020, sebanyak 2.785 orang lulusan PKN STAN telah ditempatkan di 55 K/L dan juga 13 pemda baik provinsi dan kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia. Untuk tahun ini, ia menyebut penempatan lulusan PKN STAN dilakukan dengan lebih masif melibatkan 2.983 orang untuk 78 instansi.

"Kita semua memahami bahwa mengelola keuangan negara APBN dan APBD adalah suatu amanat yang sangat penting. APBN dan APBD adalah instrumen kebijakan dan sumber daya pemerintah yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan kita bernegara, membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur," ungkapnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai, pengelolaan keuangan negara menunjukkan sebuah kepercayaan dan harapan masyarakat agar dikelola dengan penuh amanah. Ia juga meminta kepada lulusan PKN STAN untuk memastikan setiap sen rupiah uang negara dimanfaatkan, dikelola, diadministrasikan, dan diawasi dengan sebaik-baiknya.

"Dan tentu harus dipertanggungjawabkan yang memenuhi standar-standar akuntabilitas, transparansi yang sesuai dengan standar best practice. Kita juga perlu menjaga bahwa setiap rupiah keuangan negara memberikan manfaat, dampak yang optimal yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia," pungkasnya.(Agung/IST)