RAPBD Perubahan Tahun 2021 Ditandangani DPRD Blora

 

INFOKU, BLORA - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun 2021 disetujui bersama oleh Bupati bersama pimpinan DPRD Kabupaten Blora, Setelah melalui tahap pembahasan oleh anggota dewan.

Persetujuan bersama dilakukan dalam rapat paripurna di ruang siang utama gedung dewan,kemarin.

Persetujuan Ranperda tersebut didahului dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi. Diantaranya menyoroti soal infrastruktur jalan, penyerapan anggaran dan pembelajaan desa-desa yang masih rendah, pengisian pernagkat desa, bisnis online, UMKM, CSR, pandemi-19, petani, pupuk dan kekeringan.

Selain itu, terkiat dana abadi pesantern, peningkatan kesejahteraan GTT, PTT, Mutais jabatan, penegakna perda, pupuk bersubsidi, Elpiji, KIS, KIP, serta pertanian.

Pemandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Bibi Hastuti anggota DPRD dari PDI Perjuangan, dan Yusuf Abdurrohman anggota DPRD dari Partai Demokrat.

“Pemerintah Kabupaten Blora agar memonitor desa-desa yang penyerapan anggaran dan pembelanjaan masih rendah, karena masih ada sebagian desa yang pembelanjaannya masih minim. Sehingga uang masih tersimpan dan mengendap di rekening. Agar dipahami Tahun Anggaran 2021 tinggal tiga bulan efektif,” ucap Bibi Hastuti kemarin

Begitu juga dengan Yusuf Abdurrohman, perwakilan fraksi Hanura-Demokrat, dia meminta, selain pembangunan fisik juga perlu dilakukan upaya pembangunan perkembangan sektor usaha industri baik kecil maupun menengah. Seperti UMKM, UKM, BUMDes harus ada pendampingan untuk memastikan jaminan penjualan produk, ketersediaan bahan baku, pelatihan dan pemberian modal usaha, bunga yang ringan dengan menjembatani dengan Perbankan HIMBARA. “Karena kita sadar bahwa penyumbang PDRB terbesar ke-4 di Kabupaten Blora dari sektor ini,” terangnya.

Bupati Blora Arief Rohman menyambut positif pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan untuk perbaikan jalannya pemerintahan Kabupaten Blora kedepan. Ia mengakui untuk perbaikan jalan rusak saat ini memang belum maksimal. Karena anggarannya masih terbatas.

“Kita berkomitmen di 2022 nanti anggaran kita siapkan antara 400 miliar hingga 500 miliar. Ini untuk Jalan Kabupaten. Sedangkan jalan provinsi, sudah kita kirim surat ke Pak Gubernur semoga di 2022 sudah ada penanganan ruas Cepu-Randublatung-Singget, Blora-Ngawen-Kunduran, dan Ngawen-Japah-Todanan hingga batas Pati,” ungkap bupati.

Ketua DPRD Blora, HM Dasum menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Pemkab atau jajaran eksekutif dalam mendukung kelancaran pembahasan ranperda ini “Selain Ranperda Perubahan APBD 2021 yang telah kita sepakati bersama, kali ini kita juga menerima 3 Ranperda lainnya untuk selanjutnya bisa kita bahas bersam teman-teman dewan,” Pungkasnya. (Endah)