Ranperda RPJMD Blora 2021-2026 Akhirnya disetujui DPRD

INFOKU, BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) Blora akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Persetujuan ini dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Blora, kemarin (13/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD HM. Dasum. Dihadiri oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD Blora, Forkopimda, Sekda dan Kepala OPD terkait. Agenda diawali dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten Blora.

Disampaikan oleh gabungan fraksi PDIP, PKB, Nasdem, Golkar, PPP, dari fraksi PKS-Gerindra dan dari fraksi Demokrat dan Hanura. Selanjutnya jawaban Bupati Blora terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blora terhadap RPJMD Tahun 2021-2026.

“Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 yang telah disetujui bersama, paling lama 3 hari kerja harus disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut nantinya harus ditindaklanjuti bersama oleh Bupati dan DPRD,” jelasnya.

Dia menambahkan, dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan, segera menyelesaikan seluruh proses penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Sehingga pembangunan segera terlaksana. “Kalau program bisa jalan, masayarakat bisa merasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blora yang telah berperan aktif dan konstruktif dalam memberikan saran, usul dan pendapat dalam acara Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

“Terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk, agar bantuan baik dari pemerintah pusat, daerah, dan dana desa dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran. Sampai dengan saat ini kami telah menyalurkan 181.979 paket bantuan sosial dan masih terdapat 55.882 paket bantuan sosial yang kami persiapkan penyalurannya,” ungkapnya.

Kemudian, terkait bidang pendidikan. Terkait dengan GTT dan PTT yang terdata sebelum dan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 telah dianggarkan honornya yang besarannya bervariasi sejak tahun 2020. Untuk GTT/ PTT SD SMP sebanyak 3.220 orang dan 2021 untuk GTT PTT paud sebanyak 1.749 orang.

Selain itu, mengenai upaya meningkatkan pendapatan daerah, bupati telah melakukan berbagai upaya. Seperti optimalisasi aset-aset daerah yang ada, pajak dan retribusi daerah. Sehingga potensi-potensi pendapatan daerah dapat dipetakan untuk kemudian di optimalkan.

“Terkait dengan presentasi Jalan dalam Kondisi mantap, bahwa Anggaran untuk jalan dan jembatan pada rancangan KUA-PPAS tahun 2022 sebesar Rp 1.062.000.000.000 masih merupakan asumsi. Didalamnya termasuk usulan DAK dan Banprov dengan asumsi semua usulan DAK dan Banprov disetujui,” tegasnya.

Sedangkan anggaran dari DAU pada PPAS 2022 sebesar Rp 400 miliar dengan asumsi penambahan pinjaman daerah sebesar Rp 300 miliar. “Pada Tahun 2023 dan 2024 dalam RPJMD, anggaran peningkatan jalan dialokasikan untuk membayar pokok pinjaman apabila nanti kita jadi meminjam. Sehingga pada tahun 2023 dan 2024 hanya melakukan pemeliharaan jalan. Sedangkan kegiatan peningkatan jalan dalam RPJMD akan dilanjutkan tahun 2025 dan 2026,” lanjutnya. (Endah/IST)