INFOKU, BLORA - Wakil Bupati Blora
Tri Yuli Setyowati, memimpin rapat koordinasi dan evaluasi inovasi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan. Rapat
dilaksanakan di ruang pertemuan Lt. 2 Bappeda Blora, Selasa (10/8/2021).
Wabup Tri Yuli
menyampaikan agar perangkat daerah terus melakukan inovasi dalam menghadirkan
pelayanan pada masyarakat.
Pihaknya juga mendorong agar inovasi dapat dilaporkan kaitannya untuk indeks inovasi daerah di tingkat nasional.
“Jadi inovasi yang
dilakukan pada tahun-tahun lalu itu juga bisa dimasukkan. Tetapi tahun 2021 ini
input datanya inovasi pada 2019 dan 2020 yang sudah dilakukan bersama,” ungkap
wabup.
Terkait dengan
inovasi ini, Tri Yuli meminta untuk saling bekerja sama, karena ada anggaran
Rp212 miliar terkait inovasi ini, yang sudah disiapkan pemerintah pusat untuk
insentif daerah.
“Bapak ibu saya
meminta di sela-sela kesibukan, kita satu pola pikir (mindset) satu gagasan
memasukkan inovasi kita di Kemendagri,” tegas dia.
Wabup meminta
instansi memasukkan data tersebut, karena daerah dibatasi sampai 17 September,
sehingga akhir Agustus 2021 untuk segera dapat diinput.
“Saya sampaikan dari
70 instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Blora, ternyata hanya 29 instansi yang
telah melakukan inovasi, dan untuk OPD yang belum menyampaikan segera
menyampaikan inovasinya,” jelas dia.
Instansi yang sudah
mengirimkan inovasi, utamanya pada DPMPTSP, Setda, DPPKAD, Bappeda, Dukcapil.
"Yang belum mengirimkan segera mengirimkan, karena untuk penanganan
situasi tahun ini,” lanjut wabup.
Selanjutnya, Tri Yuli
Setyowati berharap intansi tidak usah ruwet, karena yang diinginkan masyarakat
pelayanan yang cepat dan mudah. Jadi kalau bisa masyarakat tidak perlu datang
kepelayanan, tapi kalau bisa datangkan pelayanannya.
"Pesan Pak
Bupati, inovasi ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,
jangan hanya judul saja untuk sekedar laporan," tegasnya.
Sementara itu, Plt
Kepala Bappeda Aunur Rofiq, menjelaskan bahwa, indeks inovasi daerah adalah
sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai
dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
“Indeks inovasi
daerah ini berfungsi untuk bank data daerah, wadah pelaporan, instrumen
pengukuran dan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah,” ungkap Aunur
Rofiq.
Dalam kesempatan ini,
Sekda juga menyampaikan agar tahun 2021 indeks inovasi daerah Kabupaten Blora
dapat ditingkatkan lebih baik. “Jangan nanti 2021 peringkat kaitannya dengan
inovasi daerah ini menurun, maka harus ditingkatkan inovasinya,” tegas dia.
Dia mengatakan, adanya inovasi tersebut akan berkaitan dengan dana insentif daerah atau DID. Jelasnya, bahwa DID itu dipengaruhi yang salah satunya yaitu inovasi daerah. (Endah/KOM)
0 Comments
Post a Comment