INFOKU, BLORA - Bupati Blora, Arief Rohman, merasa kecewa dengan keputusan pemerintah pusat yang menetapkan daerahnya masuk kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
Pihaknya kemudian melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait adanya keterlambatan data yang terjadi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
"Jadi kita memang sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga dinas kesehatan provinsi, bahwa kita di Blora ini ada delay data ya, yang mana antara data kabupaten, provinsi dengan pusat ini terjadi perbedaan," ucap Arief kemarin.
Arief mengaku telah
diminta oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, agar perbedaan data yang
terjadi untuk segera disamakan.
Selain itu, Arief
mengungkapkan sudah melakukan protes ke kementerian terkait penetapan status
tersebut.
Padahal kenyataannya
kondisi yang ada di Blora sudah mengalami penurunan angka kematian, hingga
angka positif kasus Covid-19.
"Sementara
kondisi Blora ini sudah normal, mulai dari hunian rumah sakit, IGDnya juga
sudah tidak ada, angka kematian juga sudah dibawah 5. Antara kenyataan lapangan
dengan kesalahan data ini bisa disinkronkan," terangnya.
Menurut Dia yang juga
politisi PKB tersebut, perbedaan data yang terjadi antara kabupaten, Provinsi
dan Pusat tidak hanya dirasakan di daerahnya saja. Tetapi, juga terjadi di
sejumlah wilayah lainnya.
"Ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami hal seperti ini, tidak hanya Blora. Daerah-daerah yang lain juga banyak yang mengeluh juga, sudah angkanya turun tapi kok levelnya masih tinggi," tambahnya.(Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment