Bupati Arief Minta Pengisian Perades Dihentikan Sementara

 

INFOKU, BLORA - Bupati Blora, Arief Rohman ambil langkah tegas terkait munculnya beberapa persoalan di pengisian perangkat desa (Perades) di sejumlah desa di Blora.

Yakni, minta sementara pengisian perangkat desa  dihentikan untuk dilakukan evaluasi bersama.

Selain itu, kepada para Camat selaku tim pendamping seleksi Perades bisa mengidentifikasi masalah yang timbul.

“Untuk sementara kita hentikan dahulu untuk dievaluasi bersama,’’ tandas Bupati Arief pada rapat koordinasi dan evaluasi proses seleksi (penjaringan dan penyaringan) perangkat desa, Selasa (13/4/2021).

Seperti diketahui, proses pengisian perangkat desa di sejumlah desa menimbulkan berbagai persoalan. Puncaknya, beberapa kelompok masyarakat melakukan aksi demo di Kantor Pemkab Blora.  

Dalam rapat di ruang Pertemuan Setda yang juga dihadiri Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, dan Sekda Komang Gede Irawadi itu,  Bupati Arief Rohman, meminta khususnya yang ada di Kecamatan Jepon dan Kecamatan Kedungtuban, Camat melakukan identifikasi masalah yang ada terkait pengisian perangkat.

“Untuk sementara kita hentikan dahulu untuk dievaluasi bersama. Khusus Jepon dan Kedungtuban tolong dipelajari dan disikapi. Jepon karena sudah dilantik, kalau ada yang protes kemungkinan lewat jalur APH dan PTUN, maka masing-masing desa harus siap,’’ tandas Bupati.

Sedangkan untuk wilayah Kedungtuban, lanjutnya, dimana ada warga  yang menuntut transparansi nilai seleksi, harus segera dibuka.

‘’Saya minta tim untuk terjun ke Kedungtuban langsung. Jangan sampai ada aksi di Blora lagi,” tegas Bupati Arief.

Mas Arief, demikian panggilan akrab Bupati Arief Rohman,  meski dihentikan sementara, pihaknya ingin seluruh proses pengisian dan seleksi Perades bisa tuntas di tahun 2021. Hal itu  agar pelayanan masyarakat di tingkat desa bisa optimal.

“Tadi disampaikan ada 1.186 kursi Perades yang kosong, ini memang harus segera diisi namun aturan mainnya harus lebih detail. Kita ingin semuanya tuntas tahun ini,” papar Bupati Blora. 

Dikemukakan, jika nanti diputuskan proses pengisian perangkat dilaksanakan mandiri di masing-masing desa, minimal prosesnya harus seperti yang ada di Kecamatan Todanan atau Kunduran sehingga tanpa menimbulkan konflik.

Terkait aturan, menurutnya, Perbup produk Bupati lama akan diperjelas dengan petunjuk teknis (juknis). Polanya seperti apa, akan segera disusun, supaya ke depan masing-masing panitia desa bisa mempedomaninya. 

Kemungkinan adanya permintaan supaya seleksi Perades dikembalikan ke Kabupaten, Bupati meminta OPD terkait untuk menggandeng pihak ketiga yang kredibel dalam hal penyelenggaraan ujiannya.

“Minimal seperti tes CAT yang digunakan CPNS, sehingga semua transparan, nilai langsung keluar dan bisa dipantau real time. Semua harus terbuka. Kalau perlu kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah MoU dengan Pemkab Blora. Kedepan harus lebih baik,” pinta Arief Rohman.

Diketahui, dalam rapat yang juga dihadiri Camat se -Blora itu, dijelaskan Kepala Dinas PMD, Hariyanto,  hingga saat ini sudah ada 5 Kecamatan yang izin penyelenggaraan seleksi peradesnya turun dari Bupati (lama).

Yakni,  Kecamatan Kunduran, Todanan, Jati, Jepon, dan Kedungtuban. Untuk Kunduran ada 5 desa, 3 sudah selesai dan berjalan lancar, sisanya 2 masih menunggu proses selanjutnya.

Sedangkan Kecamatan Todanan, ada 14 Desa, 8 diantaranya sudah selesai dan telah dilantik 9-10 April lalu tanpa hambatan. Sisanya ada 6 desa yang masih menunggu kelanjutan proses.

Di wilayah Kecamatan Jepon, dari 11 Desa yang melaksanakan seleksi Perades, hasilnya sudah dilantik tanggal 6-9 April 2021. Namun ada beberapa protes dari masyarakat, termasuk ada satu desa, yakni di Turirejo yang dihentikan sementara oleh Camat karena permasalahan ijazah pendidikan.

Untuk Kecamatan Jati, lanjut Hariyanto, ada 11 desa yang saat ini baru sampai tahap pendaftaran bakal calon. Di Kedungtuban, ada 17 desa yang baru menyelesaikan tes tertulis. Untuk di Kedungtuban ini banyak peserta yang menuntut transparansi nilai hasil tesnya.

Sementara itu, sesuai laporan Kabid Pemerintahan Desa di Dinas PMD, Dwi Edy Setyawan, kondisi kursi perangkat desa di Blora yang kosong mencapai 1.186 posisi dari jumlah total 2774. Kondisi itu mengakibatkan pelayanan masyarakat di tingkat desa tidak optimal. (Endah/ist)