Wabup Sampaikan Permasalahan Kelompok Rentan di Blora

 

INFOKU, BLORA - Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, menyampaikan definisi kelompok rentan (KEREN) adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi ketika terjadi bencana.

“Mereka terdiri orang-orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan orang dengan disabilitas,” kata dia, ketika menyampaikan paparan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) KEREN di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Selasa (2/3/2021).

Menurut Etik panggilan wakil bupati, ada beberapa permasalahan kelompok rentan yang ada di Kabupaten Blora yaitu; masih adanya kematian bayi (tahun 2020: 8,55 per angka kelahiran/kelahiran hidup (KH). Masih adanya kematian balita tahun 2020 yakni 10, 11 per 1.000 KH.

“Kemudian masih adanya kematian ibu, pada tahun 2020 ada 10 kasus,” ucap dia.

Berikutnya, masih kurangnya akses terhadap disabilitas dalam pelayanan publik. Masih adanya lansia yang belum mendapat pelayanan publik.

Selanjutnya, masih adanya anak putus sekolah (tahun 2020 : 0,04 persen SD/MI, 0,9 persen SMP/MI).

“Selain itu masih rendahnya kaum perempuan dalam peningkatan ekonomi. Itu karena beberapa perempuan, karena naluri seorang ibu, justru rela tidak dibayar ketika melakukan pekerjaan, dan yang tidak kalah penting adalah masih adanya balita Stunting;" ungkap dia.

Acara yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora itu dihadiri Sekda Blora Komang Gede Irawadi, dan diikuti peserta perwakilan OPD, Forum Anak, PWRI, LVRI, dan Organisasi Perempuan di Blora.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Blora Ainia Shalichah, dalam paparannya menyampaikan penegasan terkait peran perempuan serta menyampaikan apresiasi bahwa Musrenbang KEREN baru pertama kali dilaksanakan.

Bahkan dirinya berkesempatan untuk pertama kali tampil setelah dilantik menjadi Katua TP PKK dan Ketua Dekranasda Blora periode 2021-2026.

“Jangan remehkan perempuan. Perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya membangun desa-desa, tetapi juga pembangunan di Kabupaten Blora yang dapat mengubah Kabupaten Blora menjadi unggul dan berdaya saing,” ungkap dia.

Bunda Ain, sapaan Ketua TP PKK Kabupaten Blora, menyampaikan persentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencapai tak kurang dari 869.765 jiwa.

“Perbandingannya, laki-laki 428.284 jiwa atau 49,24 persen. Perempuan 441.881 jiwa atau 50,76 persen. Dengan demikian jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki,” urai dia.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blora mengalami kenaikan dari 83 pada tahun 2016 menjadi 84,05 pada tahun 2020.

“IPG yang mendekati 100 itu secara jelas mengindikasikan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan,” jelas dia.

Bux.com

Ainia Shalichah juga memaparkan persentase perempuan di lembaga pemerintah tahun 2020 berdasarkan perempuan di Kabupaten Blora dalam data, ada 13,33 persen.

Kemudian jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten tahun 2019 ada dua.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 ada 14 kasus, sedangkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan tahun 2020 sudah 20 persen," sebut dia.

Ainia Shalichah juga menyampaikan keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. “Negara tidak mungkin sejahtera jika perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas,” tutup dia.

Pada acara yang sama DPRD Blora juga menyampaikan paparan secara virtual. Acara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. (Endah/TGH)