INFOKU, BLORA -
Bupati H. Arief Rohman, S.IP, M.Si didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati,
ST, MM memimpin rapat koordinasi tim percepatan pembangunan bendung gerak
Karang Nongko bertempat Ruang Pertemuan Bappeda Lantai 2, Senin (8/3/2021)
Di awal Rakor Wakil Bupati melaporkan kepada Bupati bahwa sebagai tindak lanjut rapat di hari Jumat (5/3/2021) telah tersusun draft tim percepatan pembangunan bendung gerak Karang Nongko.
"Yang
terhormat Bapak Bupati, kami laporkan bahwa draft tim percepatan pembangunan
bendung gerak karang nongko sudah terbentuk. Mohon arahan sehingga tim ini bisa
segera berkoordinasi dan melakukan konsolidasi dengan tim dari BBWS,"kata
Bu Etik.
Lebih lanjut Wakil
Bupati melaporkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembicaraan untuk menambah
jumlah manfaat air baku bagi masyarakat.
"Saat ini
sedang dilakukan pembicaraan untuk menambah jumlah manfaat air baku bagi
masyarakat terdampak, yang semula 100 liter/detik relatif kecil dibanding
dengan yang didapat kabupaten lain. Selain itu, kami laporkan hasil pembicaraan
dengan BBWS bahwa untuk jalan yang tergenang nantinya menjadi tanggungjawab
dari BBWS,"lapor Wabup.
Sementara itu, Bupati menyampaikan bahwa tugas terberat dari tim percepatan pembangunan bendung gerak karang nongko ini adalah tim yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Pak Camat,
Pak Kades yang berhubungan langsung dengan masyarakat mendapat tugas terberat
karena harus mengadakan pendekatan-pendekatan secara informal dengan
saudara-saudara kita yang terdampak. Tadi saya sudah komunikasikan dengan pak
Kapolres dan pak Dandim untuk membantu menjaga kondusivitas warga masyarakat
terdampak," kata Bupati Blora.
"Yang
terpenting, lanjutnya, kita perlu bicara soal relokasi warga ini mau
kemana. Harus ada kepastian dan ini segera. Perlu membahas skema-skema soal
relokasi warga kita," kata Arief Rohman.
"Sekali lagi
beban terberat atas proyek ini adalah Kab. Blora dimana harus bedol desa.
Secara teknis teman-teman dinas terus berjalan. Soal masyarakat ini perlu
pendekatan tolong serap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya dan kalau bisa
buat surat sehingga menjadi acuan saya untuk koordinasi dengan Kementerian LHK
dan Kementerian Kehutanan. Agar masyarakat tidak galau," lanjut Bupati.
Bupati mengingatkan
bahwa dampak terbesar dari proyek ini adalah dampak sosial, dimana proyek
strategis nasional dengan bedol desa ini merupakan yang pertama di wilayah Kab.
Blora.
"PR kita
bersama adalah bagaimana mensukseskan proyek ini dengan kondisi masyarakat
tetap kondusif,"pungkas Arief Rohman.
Rakor ini diikuti oleh Kepala OPD terkait, jajaran Bappeda Kab. Blora, Staf Khusus Bupati bidang infrastruktur serta Camat Kradenan dan beberapa Kepala Desa yang wilayahnya terdampak dilanjutkan dengan diskusi dengan tim KHDTK UGM. (Endah/KOM)
0 Comments
Post a Comment