Aktivasi SRG Kedungtuban untuk Serap Gabah

 

INFOKU, BLORA - Bertempat di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Bupati Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati, Tri Yuli Setyowati, Ketua DPRD Blora, HM Dasum, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blora, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan TNI.

"Saya minta segera dibuat hotline, untuk menyelesaikan aduan - aduan masyarakat terkait sektor pertanian ini, jadi tidak langsung ke Bupati terus, dan untuk Satgas Pupuk akan segera kita bentuk, dengan menyertakan Aparat Penegak Hukum, dari Kejaksaan dan Kepolisian, karena distribusi pupuk ini, sudah disorot oleh Bareskrim Polri, saat kita bertemu kemarin di Jakarta," ungkap Bupati Arief.

Terkait dengan penyerapan gabah petani, juga terjadi anomali, saat panen raya produksi melimpah, namun penyerapannya tidak maksimal dan mutunya tidak bagus, karena kadar air masih tinggi, akibat musim penghujan, Ketua DPRD Blora HM Dasum, meminta agar dicarikan solusinya secepatnya.

"Persoalan penyerapan gabah petani yang tidak maksimal, dan harganya pun anjlok, ini kembali terjadi saat panen raya di Blora, harganya jauh dari HPP, saya tahu persis, karena saya juga pelaku, saya juga petani, harga gabah hanya laku Rp. 3.100 - Rp. 3.200, per kilogram, padahal HPPnya sesuai Permendag adalah Rp. 4.200,- per kilo gram, makanya itu resi gudang jangan dibiarkan mangkrak, aktifkan lagi," ujar politisi dari partai Banteng Mencereng ini.

Sementara itu, perwakilan dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Blora, menyampaikan bahwa periode ini hanya diberikan target 4000 ton beras. Tanpa merinci apakah per tahun atau per panen masa tanam. Sehingga, bila dibandingkan dengan jumlah produksi petani saat panen masa tanam pertama Januari - Maret yang mencapai 182.000 ton.

"Target penyerapan gabah kering panen di Bulog hanya 4000 ton, dengan kualitas sesuai dengan Permendag Nomor 24 Tahun 2020, adalah kadar air maksimal adalah 25% dan kotoran/bulir hampa sebesar 10%, sesuai dengan itulah kami melaksanakan penyerapan gabah petani, namun kondisinya di lapangan, kualitas gabah kadar airnya sangat tinggi, tidak sesuai dengan syarat Permendag tersebut, sehingga tidak masuk ke kami," ungkapnya.

Menghadapi situasi tersebut, Bupati Arief meminta kepada Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, untuk menggelar rapat khusus dengan para pengusaha pengeringan gabah dan pengusaha beras di seluruh Blora, agar bisa dicarikan solusi untuk menyerap dan mengeringkan gabah petani, dengan harga yang layak.

"Besok Rabu saya ingin diadakan rapat khusus dengan para pengusaha pengeringan padi, tolong digendakan untuk mengetahui berapa jumlah tempat pengeringannya, dan berapa ton per hari yang bisa dikeringkan di Blora, dan untuk masalah pupuk saya akan ke Dirjen Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk minta tambahan kuota pupuk, baik subsidi maupun non subsidi, supaya kelangkaan pupuk ini tidak terjadi lagi di masa tanam kedua," tandas Bupati Arief.(Etyorini/KOM)