Ngebut Pembahasan akhirnya Raperda APBD 2021 Disetujui

 

INFOKU, BLORA - Jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan langsung Bupati Blora H. Djoko Nugroho terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora tahun anggaran 2021.

Jawaban bupati disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di aula DPRD Blora dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, HM Dasum,  didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD, Senin (30/11/2020).

Hadir pada rapat paripurna, anggota DPRD Blora, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Blora.

Dengan lugas dan tegas, Bupati Blora Djoko Nugroho menjawab satu persatu pandangan umum tentang raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora tahun anggaran 2021yang disampaikan gabungan empat fraksi, fraksi Nasdem, fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Demokrat-Hanura dalam rapat paripurna yang digelar sebelumnya di tempat yang sama.

Bupati di antaranya menyebut bahwa sebagian tanah di kabupaten Blora adalah milik Perhutani.

“LMDH yang tahun ini mendapatkan kebutuhan pupuk hanya 5 ribu hektare. Empat gudang pupuk penuh untuk kebutuhan petani yang terdaftar dalam RDKK. Kenapa penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer sangat lambat, sehingga begitu datang ke pengecer langsung diserbu petani,” kata Bupati Blora.

Terkait pelayanan kesehatan bupati menyebut bahwa untuk akreditasi rumah sakit seperti B menuju A menunggu hampir dua tahun.

“Begitu lamanya tahapan pengurusan itu. Contoh, untuk cuci darah saja orang Blora harus rujuk ke Pati atau Kudus,” ungkapnya.

Terkait infrastruktur, kata bupati, pembangunan di Blora terkesan lambat. Hal itu ada dua penyebab.

“Yang pertama, luasan jalan yang kita bangun makin panjang. Dulu jalan hutan belum boleh dibangun sekarang ini kita bangun. Kemudian dari hotmix ke cor, yang perbandingannya 1 : 3,” terang Bupati.

Berkaitan protokol kesehatan, Bupati mengatakan sudah sering dilakukan. Sedangkan pembelajaran tatap muka, namun disinyalir menjadi debat yang tidak terselesaikan bahwa corona ini sampai kapan.

“Dalam keadaan normal saja di Blora ada stunting, angka kematian bayi dan ibu cukup tinggi. Dalam pendidikan kalau anak-anak masih seperti itu, maka ada penurunan satu generasi kita, kemunduran. Dan saya paham kebijakan Mendikbud akan seperti itu. Protokol kesehatan tidak hanya teori tapi harus dipraktikkan,” kata Bupati Blora.

Anak-anak kita, kata Bupati, dengan maksud menerapkan protokol kesehatan dan patuh, itu jauh sangat berharga.

Terkait pendapatan daerah bupati menyampaikan telah dilakukan berbagai upaya seperti transaksi non tunai. Contohnya dari retribusi pasar.

Seluruh jawaban tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Blora diamini dan dijadikan pijakan persetujuan Raperda APBD 2021.

Ketua DPRD Blora HM Dasum, mengatakan dengan disampaikannya jawaban bupati Blora maka proses penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021 telah mengakhiri pembicaraan tingkat satu dan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan-keputusan.

Namun sebelum diambil keputusan terlebih dahulu disampaikan laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan akhir atas RAPBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2021 yang disampaikan juru bicaranya H.M Warsit.

Setelah dikebut pembahanasannya, akhirnya RAPBD tahun anggaran 2021 bisa disetujui ditandai dengan pengetokan palu dan dijadikan dasar untuk menandatangani berita acara persetujuan bersama.

Sebagai catatan, wakil ketua DPRD Blora Siswanto sebelumnya mengatakan, ‘’Draft RAPBD yang kami terima pun masih belum lengkap. Dari lima buku, baru dua buku yang disampaikan kepada kami,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto, Kamis (26/11) lalu.

Bersamaan dalam rapat paripurna dirangkaikan dengan persetujuan bersama raperda tentang BUMDes dan Propemperda tahun 2021.

Laporan hasil rancangan Perda itu disampaikan Pansus III, sekaligus laporan Bapemperda tentang Propemperda tahun 2021yang disampaikan oleh juru bicaranya Aditya Candra Yogaswara.

Setelah rangkaian acara terlaksana, Bupati Blora Djoko Nugroho kembali tampil di podium untuk menyampaikan sambutan dan melepas masker yang dikenakan.

“Kita berharap Raperda ini segera dilaporkan kepada Gubernur,” ucapnya.

Bupati mengatakan terkait dengan raperda tentang BUMDes dan Propemperda tahun 2021 adalah murni aspirasi yang menandakan kepedulian DPRD Blora terhadap BUMDes.

“Hal itu karena pembanguna dilakukan dari desa. Karena BUMDes adalah pilar ekonomi pedesaan,” kata Bupati Blora.

Sedangkan rancangan Propemperda dibuat agar kedepan lebih tertata dan sistematis serta bermanfaat oleh masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mewakili masyarakat kabupaten Blora mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota DPRD di kabupaten Blora,” tutupnya. (Endah/Agung)