INFOKU, BLORA - Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Blora mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Acara
dilaksanakan di ruang pertemuan BPS Blora dengan dihadiri dan disaksikan Bupati
Blora Djoko Nugroho dan Forkopimda Blora serta sejumlah pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), Selasa (23/6/2020).
Pencanangan
pembangunan WBK dan WBBM berlangsung tertib dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat mulai pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan pakai sabun dan
hand sanitizer, memakai masker serta mengatur jarak tempat duduk.
Kepala BPS Blora Heru
Prasetyo dalam sambutannya mengemukakan bawa proses membangun Zona Integritas
di BPS Blora telah dirintis sejak tahun 2018. Proses membangun Zona Integritas
tersebut membutuhkan kerja keras yang panjang dan konsisten.
“Oleh karenanya
semua pihak, mulai dari unsur pimpinan sampai staf harus memiliki komitmen yang
kuat, punya mindset, pola pikir dan budaya kerja yang sama sehingga
keberhasilan membangun Zona Integritas ini dapat dicapai,” terangnya.
Dijelaskan, syarat
menuju Zona Integritas antara lain adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dan nilai implementasi SAKIP dengan nilai minimal CC (Cukup Baik).
“Alhamdulillah
syarat tersebut sudah kami penuhi,” ucapnya.
Semua ini,
lanjutnya, merupakan upaya seluruh jajaran BPS Kabupaten Blora yang telah
bekerja secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dalam
melayani sesuai dengan nilai/cire value BPS, yakni Profesional, ber-Integritas
dan Amanah atau PIA.
“Untuk itu beberapa
terobosan pelaksanaan sensus/survei sudah kami lakukan dengan menggunakan
aplikasi dan sentuhan teknologi informasi,” jelasnya.
Sebagai contohnya,
sudah melakukan Sensus Penduduk (SP) online yang baru saja berakhir. Pihaknya
juga punya survei pengamatan KSA padi dan jagung dengan teknologi satelit.
Kemudian, pada saat
ini sedang dilaksanakan updating Potensi Desa 2020 secara Computer Assistet
Personal Interviewing (CAPI) terhadap semua Desa/Kelurahan.
“Data yang
dihasilkan salah satunya akan dimanfaatkan untuk data pendukung dalam alokasi
Dana Alokasi Umum,” lanjutnya.
Data monitoring
Dashbord SP Online 2020, tambah Heru, tercatat sebanyak 33.566 keluarga atau
112.901 penduduk kabupaten Blora (lebih kurang 13%) telah mengupdate data
kependudukannya masing-masing.
Selanjutnya setelah
SP online tersebut, seluruh jajaran BPS se Indonesia akan melanjutkannya dengan
melaksanakan pendataan penduduk di lapangan untuk mewujudkan tekad
#MencatatIndonesia pada bulan September 2020.
“Nantinya para
petugas sensus bersama dengan pengurus SLS (RT) akan mengunjungi keluarga yang
belum mengikuti SP online,” tambahnya.
Disampaikan lebih
lanjut, bahwa BPS sudah menerapkan program, Pemberian Data Sebelum Diminta
(Pusat) dan program Data Nyah Nyoh (Jawa Tengah) dimana untuk data statistik
yang penting dan strategis suda dipersiapkan sebelum konsumen data memintanya.
“Semuanya itu
disajukan dengan label Rp Nol alias gratis,” ucapnya.
Pihaknya juga
merilis data dan informasi tersebut melalui website dan media sosial official,
yakni web : blorakabbps.go.id, IG @bps_blora, twitter @BPSBLORA, facebook BPS
Kabupaten Blora dan kanal youtube BPS Kabupaten Blora.
“Sehingga diharapkan data
dan informasi statistik terkini yang kami hasilkan dapat diakses oleh siapa
saja, kapan saja dan dimana saja,” kata dia. (Endah/KOM)
