INFOKU, BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), memliki peran penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi bagi penyelenggaraan pembangunan. Rabu (8/4/2020) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Blora tahun 2021 dan yang kali ini pelaksaannya lain dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode teleconference. Metode ini dipilih karena situasi terkini akibat penyebaran Virus Corona (Covid-19) belum memungkinkan mengumpulkan banyak orang dalam satu kegiatan, sehingga tetap harus menerapkan social distancing atau pembatasan sosial, jaga jarak, rapat jarak jauh.
Acara yang dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, dengan dihadiri unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blora, sedangkan bertempat di Pendopo DPRD Kabupaten Blora tampak Anggota DPRD juga mengikuti jalannya acara melalui teleconference live streaming, tentunya sesuai SOP pelaksaan Rapat Ketika Pandemi Wabah Corona. SOP dimaksud meliputi, adanya petugas yang menangani pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan fasilitas cuci tangan dan atau hand sanitizer.
Ketua DPRD Kabupaten Blora, Dasum dalam sambutannya mengata7kan sebagai wakil rakyat, dewan memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan sesuai fungsinya, sebagai legislasi, penganggaran atau budgeting dan Pengawasan.
“Musrenbang merupakan unsur penting dari penyelenggaraan pemerintah. Keberhasilan program pembangunan, tergantung pada perencanaan yang dibuat,” ucap Dasum. Menurut Dasum, DPRD sebagai lembaga legislatif menampung aspirasi masyarakat, sesuai skala prioritas yang dituangkan dalam pokok pokok pemikiran DPRD. Sehingga, perencanaan dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat, pengusulan rencana pembangunan didorong melalui aplikasi Simda perencanaan yang diintegrasikan dengan simda keuangan. Sehingga terwujud sistem yang tidak memungkinkan adanya celah ketidak konsistenan, antara perencanaan dengan penganggaran.
“Perlu adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, baik dari sisi program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD bisa terwujud,” akunya.
Temasuk didalamnya pokok-pokok pikoran DPRD antara lain :
1. Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Sebagaimana diketahui jumlah kasus Positif Virus Corona COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari, rencana belanja APBD yang tidak prioritas dapat difokuskan ulang dan dialihkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona, realokasi anggaran ini bisa memperkuat penanganan virus Corona seperti peningkatan kapasitas rumah sakit dan ruang isolasi, termasuk juga dalam rangka pencegahan dengan pengadaan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD) dan tindakan upaya mitigasi hingga sosialisasi mulai dari level Kabupaten, Kota, Kelurahan hingga RT dan RW, termasuk didalamnya yang perlu mendapat perhatian adalah dampak dari COVID-19 di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial serta kemasyarakatan.
2. Kabupaten Blora merupakan kategori wilayah rawan bencana. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana, seperti banjir dan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Blora dinilai perlu anggaran penanggulangan yang lebih besar yang digunakan guna pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana untuk bisa dapat bertindak dalam wilayah di Kabupaten Blora jika ada kasus dan bencana, karena akhir-akhir ini Kabupaten Blora merupakan wilayah yang rawan bencana kebakaran. Peningkatan anggaran seharusnya dilakukan sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk meminimalisir bencana tersebut.
3. Perbaikan infrastruktur jalan. Bahwa pendapat yang mengatakan bahwa infrastruktur tidak berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, ADALAH kurang tepat. DPRD melihat justru kerusakan infrastruktur inilah salah satu penyebab kemiskinan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, yang pada akhirnya berefek pada kegiatan ekonomi.
Disamping pembangunan pada bidang infrastruktur, mata pencaharian penduduk Kabupaten Blora masih didominasi sektor pertanian. Oleh karena itu, peningkatan hasil produktivitas pertanian perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, baik berupa peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pemenuhan sarana produksi pertanian. Akhir-akhir ini terpantau dilapangan dan adanya keluhan dari para petani atas keterlambatan kelangkaan pupuk. Untuk itu, mohon perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.
4. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pemerintah daerah dan institusi yang dibiayai negara harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Pelayanan publik juga merupakan cermin kualitas penyelenggaran pemerintah daerah yang dirasakan langsung masyarakat.
Ironisnya saya melihat pelaksanaan pelayanan publik masih belum optimal, diantaranya adalah Penyediaan air bersih, Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Penambahan Sarana Komunikasi, Peningkatan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Lapangan Pekerjaan Untuk Peningkatan PAD dalam rangka daya saing daerah.
5. Diharapkan semua Menjaga Iklim Politik yang sehat dan kondusif agar tetap terjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila. Sekaligus dalam kesempatan ini DPRD mengingatkan, terkait pelaksanaan PILKADA dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora, tetapi masih menunggu petunjuk Peraturan Perundang-Undangan dari Pemerintah Pusat dengan adanya COVID-19 sampai batas waktu yang akan dievaluasi lebih lanjut sesuai keadaan, semua dimohon tetap terpantau perkembangannya dan kesiapannya.
Warsit, Politisi Partai Hanura menyayangkan kondisi kelangkaan pupuk ditengah COVID-19.
"Ibarat ayam diternak di lumbung padi, tapi mati kelaparan, Blora ada kerjasama dengan Pertamina dan perusahaan besar lainnya, kenapa tidak dimanfaatkan CSRnya", ungkap kekecewaanya, sekaligus meminta Pemkab membantu benih tanaman buah bagi masyarakat yang sudah mendapatkan persetujuan dari perhutani dalam menggunakan lahan perhutani di Kawasan Hutan Dengan persetujuan Khusus.
Sedangkan Supardi, politisi Partai Golkar ini mengkritisi mengenai pembangunan infrastruktur jalan, serta menanyakan agenda kedepan setelah pandemi Corona ini berakhir. "masih soal jalan, selama saya 12 tahun turun di Desa Blungun belum ada penanganan serius pada akses jalan, padahal antara Nglobo-Ngliron ada sekitar 3500-4000 jiwa, yang ketika hujan seperti ini sangat-sangat tidak layak untuk dilewati, meagapa sama sekali tidak tersentuh bahkan terkesan dianak tirikan", tambah Santoso Budi, Politisi PKS asal Jepon ini.
Bupati Blora juga meminta Dinas Pertanian untuk mengecek secara langsung kondisi lapangan kelangkaan pupuk, "Kebutuhan Pupuk harus dijaga betul, ketahanan pangan adalah hal yang utama. alhamdulillah panen raya beras berkecukupan, tapi dalam kondisi seperti ini, kita harus benar-benar menjaga ketahanan pangan", tegas Kokok dalam menyikapi pertanyaan para anggota Dewan.
Dalam session tanya jawab banyak dikeluhkan akan kelemahan sistem video streaming ini, dikarenakan teleconference terlalu singkat, bahkan bisa dikatakan baru kali ini Blora melaksanakan sistem ini, sehingga banyak sekali kekurangannya, banyak pertanyaan dari anggota dewan yang belum semuanya dijawab oleh Bupati dan bahkan pertanyaan dari anggota dibatas, selain itu terkadang saat teleconference berlangsung kerap ada gangguan sehingga pendengaran kurang jelas, keluh salah satu anggota DPRD Kabupaten Blora. (Endah)
