Grobogan Prioritas Peningkatan Infrastruktur Jalan



Grobogan Prioritas Peningkatan Infrastruktur Jalan 
INFOKU, GROBOGAN – Perbaikan jalan rusak masih jadi skala prioritas Pemkab Grobogan tahun 2018. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka Musrenbang tingkat kabupaten yang digelar di gedung Riptaloka, Kamis (23/3/2017).
Menurut Sri, ruas jalan dengan status milik kabupaten panjang keseluruhan ada 890 km. Dari angka ini, jalan yang kondisinya baik baru 48 persen atau sekitar 427 km.
Pada tahun ini dialokasikan dana Rp 385,3 miliar untuk perbaikan jalan di berbagai titik. Dengan adanya perbaikan ini, kondisi jalan yang baik akan meningkat hingga 60 persen atau sekitar 500 km.
“Perlu diketahui, luas wilayah Grobogan ini menempati peringkat kedua di Jawa Tengah. Jadi, kondisi jalan kita memang sangat panjang dibandingkan daerah lain,” katanya.
Sri menegaskan, untuk memperbaiki infrastruktur jalan dibutuhkan dana yang sangat besar. Sebab, perbaikan jalan di Grobogan harus dilakukan dengan konstruksi beton. Kondisi ini terjadi lantaran tekstur tanah di Grobogan relatif labil, tidak seperti di daerah lainnya.

 Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan pengarahan sebelum membuka Musrenbang tingkat kabupaten yang digelar di gedung Riptaloka
Prioritas lain yang akan dikerjakan pada tahun depan adalah melanjutkan perintisan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C, pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun dan penataan kota yang representatif, terutama di kawasan publik.
Perhatian lainnya adalah mendorong pendirian, pembinaan dan pendampingan UMKM dan koperasi agar tumbuh, berkembang danberdaya saing tinggi.
Kemudian, di bidang olahraga juga ditargetkan untuk meraih prestasi.
Khususnya, dalam rangka mempertahankan peringkat 4 besar dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah Tahun 2018 mendatang.
Satu hal lagi adalah melanjutkan penerapan penyelenggaraan pemerintah berbasis aplikasi on-line di beberapa urusan pemerintahan.
“Hasil musrenbang ini nantinya akan jadi dasar untuk menerapkan kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2018.
Untuk itu masukan dari berbagai pihak kita perlukan dalam musrenbang ini. Seperti dari LSM, organisasi profesi, dan anggota DPRD,” imbuhnya.(budi/KM)