Gubernur Walikota & Bupati Akan Dilantik di Istana Negara

Pelantikan Bupati Akhir Bulan Januari

Djoko Nugroho & Arief Rohman Akan Dilantik di Istana Negara

INFOKU- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasan rencana dipercepatnya pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. 

"Tujuan 9 Desember pilkada serentak, Januari dilantik langsung kerja," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (4/1). Menurut Tjahjo, daerah yang dipimpin seorang penjabat kepala daerah sementara tidak dapat membuat kebijakan strategis. Ini pun ditengarai berdampak pada pembangunan di daerah.

Dia menjelaskan, daerah yang hasil Pilkadanya tidak disengketakan, sudah dapat dipimpin oleh kepala daerah definitif untuk kemudian melanjutkan pembangunan daerahnya.

"Kan kalau sudah dilantik kan bisa langsung kerja, sehingga penyerapan anggaran akan lebih baik. Kalau ada RAPBD-P juga sudah dilakukan," ungkap mantan anggota DPR tersebut.

Sementara, jika dilakukan percepatan pun tidak akan ada dampak yang signifikan di daerah tersebut. Presiden pun kata Tjahjo, menyerahkan penjadwalan pelantikan kepada Kemendagri.

Mendagri sebelumnya berencana menjadwalkan pelantikan kepala daerah secara dua tahap. Yakni tahap pertama pelantikan bagi daerah yang tidak ada sengketa pilkada, akan dijadwalkan akhir Januari ini/awal Februari.

Sedangkan bagi daerah yang bersengketa akan dijadwalkan akhir Maret pasca putusan perselisihan hasil Pilkada (PHP) Mahkamah Konstitusi (MK)

Istana Negara

Presiden Joko Widodo akan segera melantik gubernur terpilih di Istana, Jakarta.

Namun, pelantikan itu hanya akan dilakukan pada gubernur yang memenangkan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015 lalu tanpa sengketa.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, keinginan Presiden segera melantik adalah agar tidak terjadi kekosongan kepala daerah definitif dalam waktu yang lama.

"Pada prinsipnya Presiden ingin tidak terjadi kevakuman terlalu lama, sehingga gubernur yang sudah terselesaikan tidak ada persengketaan di MK maka akan segera dilantik di Istana," kata Pramono, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Selanjutnya, kata Pramono, Menteri Dalam Negeri juga memiliki keinginan yang sama agar gubernur, bupati dan wali kota yang kemenangannya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi dapat segera dilantik.

Selama ini pelantikan gubernur yang akan dilaksanakan di Istana, untuk bupati/wali kota akan dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsinya masing-masing.

"Karena ini pilkadanya serentak, yang tidak ada masalah secara khusus Presiden ingin memberikan kehormatan kepada bupati untuk bisa merasakan seakan-akan dilantik di Istana," ujar Pramono

Djoko-Arief

BLORA. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Blora terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2015 lalu, yakni H.Djoko Nugroho - H.Arief Rohman, SIP, M.Si saat ini berharap agar pelantikannya bisa segera digelar pada akhir Januari 2016.

Harapan itu disampaikan H.Arief Rohman, Ia menginginkan agar pelantikan bisa segera dilaksanakan paling tidak akhir Januari sehingga bisa segera bekerja dengan Pak Kokok (sapaan akrab Djoko Nugroho) untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Blora mulai 2016 hingga 2021.

“Untuk memastikan pelaksanaan pelantikan itu, saat ini saya sedang berada di Jakarta. Semoga SK Mendagri tentang pelaksanaan pelantikan kepala daerah segera turun sehingga persiapan pelantikan bisa secepatnya dilakukan,” lanjutnya.

Menurutnya, mekanisme pelantikan kepala daerah harus melalui surat usulan yang dibuat DPRD ditujukan ke Mendagri melalui Gubernur. “Bolanya sekarang ada di tangan Ketua DPRD Blora. Ketua DPRD Blora harus mengajukan surat usulan pelantikan kepala daerah melalui Gubernur ke Mendagri.

Selain mengawal terbitnya SK Mendagri tentang kepastian pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak, tujuan H.Arief Rohman berada di Jakarta juga untuk mencari potensi pusat untuk bisa ditarik ke Blora.

“Semua potensi pusat yang bisa ditarik ke Blora, akan saya usahakan maksimal agar bisa turun ke Blora. Kita di daerah perlu banyak dukungan pusat untuk melakukan pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun infrastruktur. Sehingga perlu banyak melakukan lobi-lobi politik dengan pusat,” ucap Arief Rohman.

Ia berkeinginan setelah dilakukan pelantikan nanti bisa segera mewujudkan janji-janji kampanye nya untuk membangun Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat. Sesuai dengan visi-misinya yakni Menuju Blora Sejahtera dan Bermartabat. 

“Agar visi tersebut bisa diwujudkan, perlu dilakukan kondolidasi internal dengan seluruh jajaran SKPD, Dinas, Camat hingga Lurah/Kades untuk menyatukan visi pembangunan di Kabupaten Blora lima tahun kedepan. Itu akan kami lakukan setelah pelantikan,” pungkasnya.(Endah/Tio/Komp)

Baca Model tabloid ....?
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru