DPRD
Blora Minta Kenaikan Tunjangan Perumahan
INFOKU, BLORA. Riak pembahasan RAPBD Blora 2016
mulai muncul. Setelah eksekutif menyampaikan program kerja dan rencana anggaran
dalam nota keuangan RAPBD 2016 pekan lalu, DPRD selanjutnya akan membahas
dokumen tersebut bulan ini.
Sinkronisasi program dan anggaran
akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif sebelum akhirnya APBD
ditetapkan.
Berkaca pada pembahasan APBD di
tahun-tahun sebelumnya yang sedemikian alot hingga mengakibatkan penetapan APBD
terlambat, bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi lagi tahun ini.
Apalagi kini sudah mulai muncul
sejumlah permintaan program kerja dan anggaran oleh DPRD dan akan dimasukan
dalam APBD 2016. Salah satu anggaran yang diusulkan tersebut adalah kenaikan
tunjangan perumahan. Selain itu juga masih adanya dana aspirasi DPRD.
Berdasarkan informasi yang dihimpun,
para anggota DPRD hasil pemilu legislatif 2014 itu menghendaki kenaikan
tunjangan perumahan dari sebelumnya Rp 5 juta perbulan peranggota menjadi
sekitar Rp 8 juta.
Pasalnya, di daerah lain seperti
Kabupaten Pati, tunjangan perumahan anggota DPRD dianggarkan Rp 8 juta perbulan
per anggota.
Adapun dana aspirasi minimal sama
seperti tahun sebelumnya yakni di kisaran Rp 1 miliar. Dana aspirasi tersebut
diwujudkan ke dalam sejumlah program kegiatan pembangunan di wilayah konstituen
anggota DPRD.
“Kalau untuk tunjangan perumahan,
memang ada yang mengusulkan naik. Namun tidak disebutkan nominalnya, hanya
mengacu pada kabupaten tetangga saja,” ujar Ketua DPRD H Bambang Susilo, Selasa
(3/11).
Sedangkan terkait dana aspirasi, Wakil Ketua DPRD H
Abdullah Aminudin menegaskan tidak ada penyebutan dana aspirasi tersebut. “Kami
akan bahas dulu apa saja program pembangunan dan rencana anggaran yang sudah
dimasukan pemkab dalam nota keuangan RAPBD 2016,” katanya. (Endah/AM)