Bupati,
Wabup dan Anggota DPRD Terancam Tidak Gajian 6 Bulan
INFOKU, BLORA- Ancaman dari Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada daerah, yang tidak segera menetapkan APBD 2015
akhir Desember ini, mendapat dukungan dari Wakil Bupati Abu Nafi.
Abu Nafi menyatakan dukungannya,
terhadap sikap tegas Tjahjo Kumolo tersebut.
”Ini demi kepentingan bersama, agar
kawan-kawan di DPRD juga menyadari, bahwa gaji dan fasilitas yang mereka
nikmati berasal dari keringat rakyat. Sehingga, harus mau bekerja
sungguh-sungguh untuk rakyat,” kata Abu Nafi kepada murianews.
Menurut ketua DPC PPP Blora itu,
sanksi yang akan diberikan itu berupa tidak membayar gaji pejabat di daerah
selama enam bulan.
Sebab, selama ini APBD di Kabupaten
Blora selalu telat disahkan. Dia berharap, dengan ancaman itu, DPRD memperbaiki
kinerjanya, sehingga bisa mengesahkan APBD tepat waktu.
Tolak
Disebut Takut
Ternyata, ancaman dari Mendagri
Tjahjo Kumolo untuk tidak menggaji kepala daerah dan DPRD selama enam bulan
jika tidak segera menetapkan APBD 2015 berhasil.
Buktinya, DPRD Blora segera mengebut
pembahasan APBD 2015 tersebut.
Namun, Wakil Ketua DPRD Blora
HAbdulah Aminuddin membatah langkah
untuk membahas dan menetapkan APBD 2015 lebih cepat karena takut tidak digaji.
”Saat ini, kawan-kawan sedang ngebut
untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2015. Pembahasan di masing-masing komisi
hampir rampung,” kata Aminuddin.
Menurut Aminuddin, untuk pembahasan
sampai pada pengesahan butuh waktu yang lumayan lama.
”Setelah pembahasan selesai, masih
harus digelar sidang paripurna untuk persetujuan bersama antara DPRD dan bupati.
Setelah itu, masih butuh diajukan ke
gubernur, untuk dimintakan evaluasi. Sedang evaluasi gubernur, paling cepat dua
pekan sampai satu bulan,” jelas politisi PKB itu.
Ingin
Buat Sejarah
Lain hanya alas an yang dikatakan Ketua
Badan Legislasi (Banleg) Siswanto, bahwa tahun ini DPRD berkomitmen untuk
membuat sejarah baru. Yakni mengesahkan APBD lebih cepat.
”Sesuai rapat Banmus, pengesahan
APBD 2015 pada 7 Januari mendatang. Setelah dari pembahasan komisi selesai,
dilanjut pembahasan di tingkat Banggar,” kata politisi Partai Golkar asal
Ngawen ini.
Menurut Siswanto yang juga mantan Pimpinan redaksi tabloid Suara Rakyat
ini, ngebutnya membahas APBD 2015 bukan karena ada ancaman pembayaran gaji akan
ditunda selama enam bulan. Namun, memang sudah
ada komitmen sebelumnya.
”Kami sudah sepakat untuk
mengesahkan secepat mungkin,” tegasnya.
Namun dari data yang di dapat infoku dari wawancara di
masyarakat, banyak SK anggota Dewan yang sudah dipakai Anggunan Bank untuk
pinjaman.
Sehingga pertanyaan mereka cukup sederhana bila
APBD betul-betul molor lagi penetapanya, bagaimana mereka membayar anggsuran
Pinjaman Bank yang cukup besar tersebut. (Endah/AB)
Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
