Problematika Bangsa dan Partai
Politik
Penulis Drs
Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 14 sumber berbeda)
Krisis
kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin menguat. Bagi masyarakat, partai politik tidak
bermanfaat positif untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara, justru merusak
tatanan hukum dan demokrasi serta menciptakan kondisi politik yang tidak
beraturan.
Lembaga
Survei Nasional (LSN) merilis 53,9% masyarakat mengaku tidak percaya terhadap
integritas partai politik.
Krisis
kepercayaan ini dilatarbelakangi adanya kinerja buruk partai politik yang
ditunjukkan melalui banyaknya kader partai politik terlibat kasus korupsi,
kader partai tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan tindakan amoral seperti skandal seks.
Kinerja
buruk kader partai ini membuat masyarakat pesimis terhadap partai politik
sebagai pilar demokrasi.
Sejatinya
kader partai politik harus mampu menjaga nilai-nilai demokrasi kapanpun dan
dimanapun terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat
(DPRD, DPD, DPR RI, Kepala Daerah).
Nilai-nilai
demokrasi seperti keadilan, partisipatif, pemerataan, dan taat hukum harus
dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan kebijakan publik.
Pada
praktiknya seperti hasil survei LSN di atas, partai politik tidak menjadikan
nilai-nilai demokrasi sebagai landasan atau pedoman dalam berpolitik, justru
yang dikedepankan adalah kepentingan politik masing-masing yang berorientasi
pada kesejahteraan pribadi kader dan institusi partai politik sehingga
kebijakan publik tidak berpihak kepada masyarakat.
Kebijakan
kenaikkan harga BBM bersubsidi, misalnya, adalah cermin dari sikap kader partai
politik yang tidak menjadikan
nilai-nilai demokrasi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan.
Mestinya,
kader partai politik terutama DPR RI harus menolak kebijakan tersebut karena
mayoritas masyarakat kecil terutama nelayan, petani, dan buruh tidak
menginginkan adanya kebijakan kenaikkan harga BBM bersudsidi. Namun kader
partai politik yang duduk di kursi DPR RI tidak menghiraukan suara rakyat,
justru mayoritas DPR RI merasionalisasikan kenaikkan harga BBM bersubsidi.
Dinasti Partai
Politik
Permasalahan
lain partai politik adalah kesenangannya mempertahankan politik dinasti.
Kendati partai politik menjadikan demokrasi sebagai asas dan ideologi politik,
namun dalam praktiknya mereka tidak bisa lepas dari politik dinasti. Partai
politik dikelola secara kekeluargaan.
Struktur
dan kepengurusan didominasi satu keluarga. Kader-kader terbaik bangsa tidak
diberikan kesempatan oleh keluarga tertentu untuk mengatur dan mengelola partai
politik.
Dampak
dari dinasti politik partai politik ini adalah terbentuknya struktur negara dan
pemerintahan yang dikuasai oleh keluarga tertentu, terciptanya diskriminasi
politik dalam berbangsa dan bernegara, dan menguatnya budaya Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN).
Bentuk
politik seperti inilah membuat bangsa dan negara semakin terbekalang,
termiskinkan, dan memicu lahirnya sejuta persoalan seperti tindakan teroris
serta tindakan kekerasan sosial politik.
Bentuk
dinasti politik partai politik semakin diperparah lagi dengan adanya pola pikir
elit partai baik di pusat maupun di daerah bagai pola pikir pedagang. Pola
pikir elit partai bagai pedagang tersebut dikenal sebagai politik dagang sapi.
Politik
dagang sapi adalah elit partai menjual partai politik kepada politisi-politisi
sebagai kendaraan politik dalam meraih kekuasaan politik seperti DPRD, DPR RI,
dan Kepala Daerah. Sebaliknya, para politisi mendekati elit partai untuk
menawarkan dengan berbagai tingkatan harga.
Musim
politik dagang sapi seperti ini adalah pada saat penyelenggaan pemilihan umum
seperti Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif seperti yang
berlangsung saat ini.
Pada
musim ini dagangan elit partai cukup laku bahkan diperebtukan politisi dengan
berbagai kisaran harga. Biasanya harga tergantung sejauhmana kekuatan politik
partai politik.
Semakin
besar kekuatan politik partai politik maka semakin besar harga yang harus
dibayar politisi. Karena itu, acapkali partai politik mengusung dan mendukung
politisi yang tidak searah dengan ideologi partai. Elit partai tidak memperhatikan
ideologi politisi namun melihat seberapa besar modal uang yang dimiliki
politisi.
Dampak
dari politisi dagang sapi ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang
tidak memiliki integritas dan kapabelitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik dan profesional.
Perbaikan Partai
Politik
Sudah
saatnya elit dan kader politik menjadikan partai politik sebagai pilar
demokrasi dalam membangun bangsa dan negara yaitu salah satunya menempatkan
partai politik sebagai institusi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat
didalam proses politik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.
Menurut
Michael G. Roskin (1997:202) partai politik berfungsi sebagai alat dalam
hubungan rakyat-pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan
keinginan warga negara dan responsivitas
pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat.
Artinya
elit dan kader partai harus menjadi pejuang aspirasi rakyat. Kemampuan partai
politik memperjuangkan aspirasi rakyat akan menciptakan kepercayaan masyarakat
terhadap keberadaan partai politik didalam institusi pemerintahan.
Menurut
Firmanzah (2008:295) partai dapat dipercaya rakyat adalah partai yang mampu
berinteraksi dengan rakyat secara intensif.
Dengan
interaksi tersebut, partai politik dapat memahami dan memecahkan permasalahan
yang dihadapi masyarakat. Melalui proses interaksi, pesan dan aspirasi
masyarakat secara keselurahan akan dapat ditangkap oleh partai politik.
Realitas
sosial hanya dapat dimengerti dan dipahami melalui proses interaksi. Pemahaman
realitas sosial tidak dapat dilakukan dalam ruang-ruang diskusi ditingkat elit
dan dinternal partai politik.
Kemampuan
partai politik memecahkan persmasalahan rakyat secara langsung meningkatkan
kepercayaan rakyat terhadap keberadaan elit dan kader partai politik.
Karena
itu, para elit dan kader partai harus berupaya berinteraksi dengan rakyat tanpa
dibatasi waktu dan ruang elitis.
Selain
perbaikan seperti di atas, hemat saya untuk mewujudkan partai politik pejuang
aspirasi rakyat dibutuhkan perbaikan manajemen (pengelolaan) partai yang
mengedepankan asas-asas demokrasi pada konteks kaderisasi dan penataan sumber
keuangan partai politik.
Kedua
hal ini sangat penting untuk diperbaiki guna mewujudkan eksistensi partai
politik sebagai pejuang aspirasi rakyat. Kaderisasi yang baik akan mewujudkan
kader-kader partai yang berintegritas dan moralitas tinggi didalam berpolitik
dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai politisi. Penataan sumber keuangan
yang baik memperkuat idealisme partai politik didalam mengusung dan mendukung
kader-kader terbaik dalam berpolitik untuk bangsa dan negara.
Partai
politik yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang aspirasi rakyat,
mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik dinasti secara langsung
menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk.
Karena
itu, diharapkan ditahun pemilu ini partai politik dapat mengoptimalkan fungsi
kerakyatannya, mampu berinteraksi dengan masyarakat tanpa dibatasi waktu dan
ruang elitis, dan berupaya memperbaiki kaderisasi dan penataan sumber keuangan.
Dengan melakukan hal-hal tersebut, partai politik akan semakin mantap sebagai
pilar demokrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.###
Lihat Model Tabloid....
Gambar Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
