Ganjar Sanksi Disiplin bagi Petugas Jembatan
Timbang
INFOKU SEMARANG- Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampaknya tidak akan memilih penyelesaikan secara
hukum terhadap dua PNS pelaku pungutan liar di Jembatan Timbang Subah,
Kabupaten Batang.
"Bisa saja (pelaku
pungutan liar di jembatan timbang dibawa ke ranah hukum), tapi kami memberikan
(sanksi) disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dulu,"
katanya di Semarang, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Ganjar
saat meninjau upaya penanganan "rob" yang dilakukan Pemerintah Kota
Semarang di Jalan Ronggowarsito Semarang.
Ganjar juga mengaku akan
membawa permasalahan pungli di jembatan timbang ini menjadi isu nasional.
"Saya akan berbicara
dengan Presiden karena menurut saya ini (permasalahan pungli di jembatan
timbang, red) sistemik dan saya tidak bisa hanya menghukum saja tapi juga
mencarikan solusinya," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Kepala
Dishubkominfo Jateng Urip Sihabudin mengungkapkan bahwa dua petugas Jembatan
Timbang Subah, Kabupaten Batang, yang tertangkap tangan Gubernur Jateng Ganjar
Pranowo sedang melakukan pungutan liar, telah dinonaktifkan dari jabatannya.
"Dua petugas kami di
Jembatan Timbang Subah telah dijatuhi sanksi internal berupa penonaktifan yang
bersangkutan sejak Selasa (29/4) dan ditarik untuk ditugaskan di kantor Dishubkominfo
Jateng," katanya.
Ia menjelaskan, pemberian
sanksi kepegawaian yang bersifat administratif tersebut akan melekat terus
secara personal sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.
"Surat keputusan dari
Gubernur Jateng atas sanksi terhadap dua petugas kami itu akan segera ditetapkan
dalam waktu dekat," ujarnya.
Selain dua petugas
Dishubkominfo yang dinonaktifkan tersebut, kata dia, Kepala Seksi Pengawas dan
Operasional serta Kepala Pelaksana Teknis Jembatan Timbang Subah juga akan
dikenai sanksi manajerial.
"Sebagai atasan, mereka
dinilai lalai melakukan pengawasan terhadap anak buahnya sehingga juga akan
dikenai sanksi manajerial," katanya.
Ia menjelaskan, sebagai upaya
untuk menghilangkan praktik pungli di jembatan timbang, Dishubkominfo Jateng
berencana membenahi sistem informasi dan sarana yang ada.
"Sistem informasi yang ada
diupayakan untuk direvisi sehingga menjadi sistem yang sekecil mungkin ada
kontak antara petugas Dishubkominfo dengan pengemudi, diantaranya dengan sistem
portal yang kami buat agar akurasi datanya terjamin," ujarnya.
Dishubkominfo Jateng juga akan
melakukan evaluasi sumber daya manusia terhadap 279 petugas yang bertugas di 16
jembatan timbang di Jateng.
"Jumlah petugas yang ada
di jembatan timbang sekarang sangat tidak ideal dan perlu ada penambahan menjadi
640 petugas," katanya.
Menurut dia, saat ini sedang
dilakukan evaluasi apakah akan diputuskan mempercepat penambahan jumlah petugas
di jembatan timbang atau mengevaluasi jumlah jembatan timbang yang telah ada
sekarang.
"Kami akan mengevaluasi
jembatan timbang yang efektif dan mana yang tidak, kemudian kami usulkan ke
Kementerian Perhubungan agar ditutup sementara sampai ada penambahan
petugas," ujarnya.
Seperti diberitakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan kepada
seluruh jajaran Dishubkominfo provinsi setempat untuk menghentikan berbagai
bentuk pungutan liar yang terjadi di jembatan timbang.
"Saya minta Dishub lakukan
operasi untuk membereskan semua, tidak ada pungli-punglian lagi, semua
(pengemudi truk yang muatannya melebihi batas tonase, red) harus bayar dan
mendapat kuitansi sehingga masuk ke kas negara," ujarnya.
Sebelumnya, orang nomor satu di
Jateng itu menemukan praktik pungli saat melakukan inspeksi mendadak di
jembatan timbang di Subah, Kabupaten Batang, pada Minggu (27/4) malam.
Menurut Ganjar, sidak yang
dilakukan dirinya itu dilatarbelakangi banyaknya komplain masyarakat yang
diterimanya terkait dengan praktik pungli di jembatan timbang.
"Saya melihat langsung,
beberapa kernet memberikan uang Rp10 ribu hingga Rp20 ribu atau dibawah denda
resmi tertinggi sebesar Rp60 ribu kepada oknum Dishub di jembatan timbang
karena muatannya melebihi batas tonase," katanya.
Ia menilai peraturan daerah
yang mengatur tentang jembatan timbang itu tidak sempurna sehingga kalau
dilihat dampaknya, wajar jika kemudian jalan-jalan di Jateng rusak parah karena
dilewati truk-truk yang muatannya melebihi batas tonase.
"Salah satu cara
memelihara jalan adalah menghentikan pungli di 16 jembatan timbang di
Jateng," ujarnya.
Penghentian berbagai praktik pungli di jembatan
timbang, kata Ganjar, juga akan menambah pendapatan asli daerah Provinsi Jateng
karena pihak-pihak yang melanggar akan membayar denda sesuai dengan ketentuan. (Tanti)
Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
