TOPIK APBD Blora tabloid INFOKU 69



APBD Blora 2014
Adu Kuat Bupati vs DPRD
INFOKU, BLORA- Tidak bisa dipungkiri pada setiap tahunnya permasahan penetapan APBD Blora selalu menjadi persoalan serius di kabupaten ini.
Tak bosan-bosannya para pemimpin kabupaten ini selalu mendapat teguran bahkan sanksi dari Pemerintah Pusat terkait penetapan APBD yang selalu terlambat.
Bahkan beberapa tahun yang lalu Pemkab Blora masuk rengking nasional 3 besar dari bawah, yang penetapan APBD nya paling molor.
Harusnya dilema ini dapat menjadi perhatian yang serius, bagi para pemimpin di kabupaten penghasil kayu Jati terbesar didunia ini.
Memang boleh dikata APBD dapat dibilang sebuah keputusan politik yang melibatkan banyak kepentingan.
Bila dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar penyebab molornya penetapan APBD, nampaknya sulit dijawab masyarakat.
KUA/PPAS
Pemkab Blora menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2014 lebih cepat kepada DPRD. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi lagi keterlambatan penetapan APBD seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dokumen KUA PPAS APBD 2014 disampaikan Bupati Blora, Djoko Nugroho, dalam rapat paripurna DPRD, Juli tahun lalu.
Penyampaian dokumen tersebut bersamaan dengan agenda rapat paripurna DPRD lainnya yakni jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012.
Hanya saja jika didasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, penyerahan KUA PPAS lebih awal ternyata bukan jaminan APBD bisa segera ditetapkan. Tahun lalu, KUA PPAS 2013 diserahkan pada bulan Juli 2012. Namun ternyata APBD ditetapkan bulan Mei 2013.
Selain karena pembahasan antara DPRD dan eksekutif berlangsung alot, keterlambatan penetapan APBD 2013 terjadi karena KUA PPAS yang disampaikan pada bulan Juli setahun sebelumnya itu tidak segera dibahas. Justru KUA PPAS direvisi menyusul adanya pengajuan APBD perubahan 2012 pada bulan Agustus 2012.
Demikian juga berkaitan dengan APBD 2014 nampaknya akan terjadi hal yang dengah tahun sebelumnya
Adu Kuat
 Sehingga Komitmen Pemkab dan DPRD Blora untuk menetapkan APBD 2014 pada akhir Desember 2013 hanya isapan jempol belaka.
Buktinya, hingga saat ini APBD 2014 belum ditetapkan. Jangankan ditetapkan, proses pembahasan APBD baru tahap awal.
Belum ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara Pemkab dan DPRD.
Padahal KUA PPAS merupakan awal menuju pembahasan hingga penetapan APBD.
Sejumlah tahapan pun terlebih dahulu harus dilalui menuju penetapan APBD. Karena itu dipastikan butuh waktu beberapa bulan untuk sampai pada tahapan penetapan APBD.
Tidak kunjung dibahasnya KUA PPAS APBD 2014 oleh Pemkab dan DPRD membuat sejumlah pihak bersuara. Tak hanya masyarakat umum dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dari kalangan internal Pemkab dan DPRD juga melakukan outo kritik terhadap pelaksanaan tugas mereka sendiri. Bahkan Wakil Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo, menyebut Pemkab dan DPRD sama-sama Ndableg (keras kepala- Red).
Sementara Bupati Blora Djoko Nugroho dalam berbagai kesempatan, selalu mengatakan bila APBD tak kunjung diotetapkan. maka jajaranya (SKPD) masih dapat menggunakan Seperdua-belas dari perhitungan APBD sebelumnya yakni tahun 2013 lalu. 
Dampak inilah yang akan menyebabkan penetapan APBD Blora diprediksi akan terlambat lagi.(Agung)

Topik Samping
Bambang Susilo Wakil ketua DPRD Blora
Sama-sama "Ndableg"
INFOKU, BLORA- Walaupun duduk sebagai anggota dewan Blora Bambang susilo tak segan mengkritik apa yang terjadi berkaitan dengan APBD Blora 2014.
Dirinya mengaku bertindak secara netral dan enggan menyebut siapa yang menjadi penyebab molornya APBD Blora 2014 ini.

“Jujur saja, baik legislatif maupun eksekutif sama-sama ndableg,’’ tegasnya, Senin (6/1) lalu.
Bambang Susilo yang juga ketua Partai Demokrat Blora menuturkan pihaknya sejak awal meminta para anggota DPRD agar segera membahas KUA PPAS APBD 2014, sehingga bisa ditetapkan pada bulan Desember 2013 atau maksimal pertengahan Januari 2014.
 ‘’Saat itu harapan saya agar rekan-rekan bisa menata atau mencari masa dukungan di bulan Januari, Februari dan Maret 2014. Artinya, pada bulan-bulan tersebut rekan-rekan agar tidak terganggu proses APBD. Tapi nyatanya sekarang begini,’’ katanya.
Bambang Susilo secara pribadi mengaku kecewa dengan belum ditetapkannya APBD 2014. Namun di sisi lain, politisi dari Kecamatan Kunduran itu menyatakan pada bulan Desember 2013 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Blora disibukkan dengan penyelesaian kegiatan dan pencairan anggaran APBD 2013 sehingga tidak bisa diajak membahas KUA PPAS APBD 2014.]
“Meski pada bulan Desember 2013 eksekutif sibuk pada pencairan anggaran 2013 namun tetap saja serapan anggaran sangat lamban,’’ tegasnya.(Endah/AM)


Setyo Eddy Kepala ESDM Blora
Sinergikan TAPD dan Banggar
INFOKU, BLORA- Dari pihak eksekutif, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Setyo Eddy, mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersinergi.
Menurutnya, demi kepentingan masyarakat Blora, dia meminta APBD 2014 segera dibahas dan ditetapkan. Menurutnya hal itu untuk memperoleh hasil kerja yang optimal di tahun anggaran 2014.
“Jika penetapan APBD molor lagi, pada dasarnya kegiatan selesai hanya mengejar target waktu hingga akhir tahun 2014, sedang aspek kualitas kurang maksimal. Siapapun manajernya, kepala SKPD akan kedodoran apabila penetapan APBD selalu molor, tidak pernah tepat waktu,’’ tandas Setyo Edy yang juga menjabat ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Pengkajian Publik Muhammadiyah Blora.(Endah/AM)


Ateng Sutarno LSM Wong Cilik
Satukan tekad dan Singkirkan Kepentingan Politik
INFOKU, BLORA- Hendaknya Eksekutif maupun Legislatif berpikir yang sama, dengan satu tujuan yakni demi kepentingan masyarakatnya.
Hal itu dsiungkapkan Ateng Sutarno Ketua LSM Wong Cilik Blora saat ditemui Infoku Senin lalu.
Menurut dia solusi terbaik saat ini baik DPRD maupun Bupati duduk satu meja dan sementara singkirkan kepentingan politik masing-masing untuk membahas APBD 2014.
“Artinya orientasi mereka demi kepentingan umum yakni kesejahteraan masyarakat Blora agar lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegas Ateng. (Fendi/Agung)

 Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru